Fahri Hamzah Tuding Sudirman Said Tak Tahu Hukum

redaksi.co.id - Fahri Hamzah Tuding Sudirman Said Tak Tahu Hukum Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah kini menuding Menteri Sudirman Said melakukan tindakan ilegal dengan...

34 0

redaksi.co.id – Fahri Hamzah Tuding Sudirman Said Tak Tahu Hukum

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah kini menuding Menteri Sudirman Said melakukan tindakan ilegal dengan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Fahri mengatakan di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD disebutkan bahwa badan ksekutif tidak diperbolehkan untuk melaporkan badan legislatif.

“Di dalam trias politica itu ada prinsip independensi. Nggak boleh pejabat negara menggunakan kop menteri ada lambang burung garuda, dan membocorkan rahasia atau melaporkan legislatif. Dia nggak punya legal standing,” ujar Fahri Hamzah di kompleks Parlemen Senayan, Selasa 24 November 2015.

Menurut Fahri, kalaupun memang ada tindakan yang melenceng dari anggota Dewan, seharusnya Sudirman Said tidak menggunakan emblemnya sebagai Menteri untuk melaporkan Eksekutif, tetapi kepada polisi dengan melepas statusnya sebagai Menteri.

Atau Sudirman bisa menyerahkan bukti itu melalui sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat terkait untuk dilaporkan ke MKD.

“Pak Sudirman Said ini nggak ngerti Hukum. Di dalam tupoksi pejabat nggak begitu caranya. Dia harus ke polisi, kalau ada masalah dengan Pak Novanto. Dan melepas jabatannya,” ujar Fahri.

Fahri juga menyikapi tentang sikap Mahkamah Kehormatan Dewan yang menerima laporan Sudirman Said tentang Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kalaupun memang laporan Sudirman Said legal, kenapa Mahkamah Kehormatan dewan tetap menerima laporan dan bukti rekaman yang dilampirkan oleh Menteri ESDM itu.

“Persoalan diterima itu persoalan lain, yang jelas itu tidak bisa. Jelek-jelek begini legislatif juga pilihan rakyat,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Akibat masalah legal standing itu, kemarin sidang internal perdana Mahkamah Kehormatan Dewan gagal mengambil keputusan soal nasib kasus dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

Belum sampai pada tahapan verifikasi bukti yang telah disampaikan Menteri Sudirman Said, justru sejumlah anggota MKD mendesak forum untuk mengkaji kembali dasar Hukum atas laporan itu.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat, mengatakan sebagian dari 17 anggota MKD mempersoalkan Pasal 5 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengaduan kepada Mahkamah dapat disampaikan oleh anggota dan pimpinan DPR atau alat kelengkapannya, serta masyarakat perseorangan maupun kelompok. DESTRIANITA K.

(red/ega/wi/riesta/VDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!