Bailout Perbankan, Wapres Jusuf Kalla: Itu Dosa Terbesar

redaksi.co.id - Bailout Perbankan, Wapres Jusuf Kalla: Itu Dosa Terbesar Wakil Presiden Jusuf Kalla memprotes kebijakan bailout atau penyelesaian perbankan bermasalah dengan menggunakan uang negara."Saya tidak...

11 0

redaksi.co.id – Bailout Perbankan, Wapres Jusuf Kalla: Itu Dosa Terbesar

Wakil Presiden Jusuf Kalla memprotes kebijakan bailout atau penyelesaian perbankan bermasalah dengan menggunakan uang negara.

“Saya tidak pernah setuju ketika masalah di perbankan dibayar di APBN, itu dosa terbesar pengambil kebijakan, apa yang dibuat rakyat yang harus menanggung, ” katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di Jakarta, Selasa 24 November 2015. Kalla mengingatkan pada pengalaman tahun 2008, dimana hampir semua perbankan mendesak melakukan bailout, sehingga krisis besar-besaran hampir terjadi.

“Maka itu kita harus tetap menjaga keadilan dan pertumbuhan, kita maju bersama bukan ke kiri atau ke kanan. ” Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Halim Alamsyah mengatakan memang sebaiknya bank ketika ada permasalahan atau kekurangan modal harus menyelesaikan dengan dananya sendiri, bukan memakai uang negara.

Sehingga, salah satu kebijakan yang ingin diterapkan dan sedang dikaji adalah kebijakan bail-in . “Ini pendekatan baru internasional yang difokuskan kepada bank besar, karena kalau mereka bermasalah dampaknya juga akan besar, ” katanya. Bail-in merupakan kebijakan yang mewajibkan perbankan atau pemilik bank menyediakan dana untuk mengobati persoalan krisis yang tengah terjadi.

Kewajiban ini bertujuan agar dampak sistemik dari krisis tersebut tidak berdampak kepada bank-bank lain. Oleh karena itu, menurut Halim, ketentuan bail-in dibuat sebelum opsi terakhir yaitu ditolong penyelesaiannya oleh negara. “Mereka utamanya harus pakai dana mereka sendiri, ini sudah berlaku di AS dan Eropa.

“Menurut dia, terdapat perbedaan jenis bank yang dapat memenuhi syarat atau tidak untuk dibantu oleh negara. “Ada jenis bank yang kalau ditutup tidak akan berbahaya bagi stabilitas perekonomian negara, tapi ada juga yang berdampak, nah kalau sudah begini ya di bailout pakai uang negara,” ujar Halim. Kebijakan terkait bail-in ini Halim berujar perlu didorong agar kasus penyelesaian masalah perbankan dengan APBN tidak terulang kembali.

“Jadi mereka ada dukungan dari dana mereka sendiri, ini kita sedang atur dalam Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, ” ujarnya.

(red/ngga/eksa/AR)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!