Ribut Soal Freeport, Kantor Pusat Diusulkan Pindah ke Papua

177

redaksi.co.id – Ribut Soal Freeport, Kantor Pusat Diusulkan Pindah ke Papua

Keberadaan kantor pusat PT Freeport Indonesia (FI) harus dipindahkan ke wilayah Papua sejalan dengan lokasi penambangan yang sudah beroperasi puluhan tahun. Pemindahan itu sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tidak diperhatikan. Apalagi, desakan pemindahan itu seiring dengan tuntutan yang pernah diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Demikian disampaikan Ketua Forum Masyarakat Peduli Papua (Formepa) Herman Dogopia di Jakarta, Minggu (20/12/2015). Tuntutan Formepa itu juga sudah disuarakan beberapa kali. Pada Jumat (18/12/2015) lalu, puluhan aktivis Formepa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI Senayan.

Herman menjelaskan, pemindahan itu merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi PT FI dan pemerintah pusat dalam perpanjangan kontrak karya PT FI hingga 2041. Langkah tersebut akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dan kawasan Papua sebagai pusat operasional dari PT FI.

Ini langkah mendesak yang harus dilakukan dan Papua siap menjadi kantor pusat PT FI. Semua sarana beroperasinya kantor pusat bisa disiapkan, kata Herman.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah menyampaikan tuntutan pemindahan kantor pusat PT FI dari DKI Jakarta ke Provinsi Papua. Tuntutan tersebut merupakan salah satu dari 17 tuntutan yang diajukan Lukas Enembe kepada PT FI pada awal Juli 2015 lalu jika ingin memperpanjang kontrak karya hingga 2041. Tuntutan ini juga sudah diajukan secara khusus dalam rapat bersama Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said yang juga dihadiri Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin. Namun, hingga kini tidak semua tuntutan dipenuhi.

Adapun tuntutan lainnya adalah mendesak perbaikan hubungan FI dengan Pemda Papua dan kabupaten sekitar, mewajibkan FI menggunakan jasa perbankan nasional (Bank Papua), meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur wilayah sekitar dan menata program CSR serta memperbaiki pengelolaan dampak lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan (smelter), realisasi divestasi dan mendorong keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) dan pelaku usaha lokal bisa terlibat.

Dalam tuntutannya, Formepa juga menegaskan bahwa perpanjangan kontrak karya PT FI harus melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah Papua tanpa mengesampingkan kesejahteraan nasional. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 21/2001 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus (Otsus) harus menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak karya hingga 2041.

Formepa dengan tegas menolak pemanfaatan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam perpanjangan kontrak karya. Penolakan itu karena dengan UU Minerba maka hak masyarakat dan daerah Papua tidak diprioritaskan. Kasus Papa Minta Saham menjadi salah satu bukti bahwa sumber daya alam (SDA) di wilayah Papua hanya dieksploitasi untuk kepentingan elite tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia.

Saat ini yang sibuk justru bukan masyarakat Papua dan bukan juga pemerintah daerah. Kepentingan sejumlah elite yang mengatasnamakan bangsa Indonesa telah menegasikan hak masyarakat Papua. Padahal para elite menggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya, katanya.

Untuk itu, kata Herman, daripada selalu ribut dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Papua, maka kantor pusat PT FI seharusnya dipindahkan saja. Dengan demikian, para pihak dan sejumlah elite yang selama ini ribut tersebut akan sadar soal pepesan kosong yang diperjuangkan.

Selain Formepa, desakan untuk memindahkan kantor pusat PT FI ini sudah disuarakan juga oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Papua, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua.

(red/endarmono/l/idarto/HAS)

loading...

Comments

comments!