Menhub Jonan Tegaskan Tak Pernah Larang Sistem Online

redaksi.co.id - Menhub Jonan Tegaskan Tak Pernah Larang Sistem Online Langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang peredaran ojek online menjelang akhir pekan menuai kecaman dari masyarakat. Pelarangan...

36 0

redaksi.co.id – Menhub Jonan Tegaskan Tak Pernah Larang Sistem Online

Langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang peredaran ojek online menjelang akhir pekan menuai kecaman dari masyarakat. Pelarangan tersebut memunculkan paradigma jika pemerintah menjegal kreativitas masyarakat yang mengembangkan sistem online.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun menampik hal tersebut. Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu pun bahkan menyatakan telah menerapkan sistem online untuk memperbaiki kinerja KAI.

“Kalau online itu Go-jek belum bikin sistem transportasi saya sudah bikin di kereta api. Sistem online melayani 1 juta penumpang masa Go-jek bisa sebesar itu,” kata dia Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Dia menegaskan, pelarangan yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu adalah terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi publik. Lantaran, di dalam regulasi yang ada motor bukan transportasi umum.

“Cuma ini orang-orang yang protes memplesetkan bahwa Menteri Perhubungan melarang online. Mana bisa saya larang online. Ini bukan kewenangan saya. Yang dilarang itu alat transportasi kendaraan roda dua. Itu tidak bisa digunakan sebagai transportasi publik. Sampai kita ubah undang-undangnya, sepakat. Presiden bilang kalau perlu peraturannya diubah, ya sudah,” jelas dia.

Isu pun bergulir jika Kemenhub terlambat untuk menerapkan pelarangan tersebut sehingga ojek berbasis online tersebut kemudian mewabah.

Jonan pun mengatakan tak tahu-menahu mengenai ojek online tersebut. Bahkan, pihaknya juga tak pernah diajak berunding atau konsultasi terkait ojek online. Parahnya, kata Jonan dia tidak pernah menerima pengajuan izin dari ojek online.

“Coba tanya kenapa tidak dari dulu? Kami tidak tahu, tidak ada yang ke saya ke Kemenhub, untuk konsultasi boleh atau tidak. Terus Anda tanya, ini perorangan atau tidak? Bukan, badan usaha. Kalau badan usaha masa tidak ikuti hukum masak tidak mengajukan izin dan sebagainya sebagai transportasi umum. Saya tanya Gubernur, Gubernur bilang tidak dapat perizinannya. Sampai sekarang saya tidak tahu yang punya siapa,” tandas dia. (Amd/Ahm)

(red/udhi/wi/nggoro/YDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!