Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Supaya Kas Negara Lancar

redaksi.co.id - Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Supaya Kas Negara Lancar Pemerintah menegaskan kas negara di awal tahun ini sangat cukup memodali program-program, termasuk pembangunan infrastruktur...

19 0

redaksi.co.id – Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Supaya Kas Negara Lancar

Pemerintah menegaskan kas negara di awal tahun ini sangat cukup memodali program-program, termasuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeksekusi penarikan utang 2016 senilai Rp 63 triliun di akhir tahun lalu dengan sistem ijon atau prefunding.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Dirjen PPR Kemenkeu), Robert Pakpahan mengungkapkan, pemerintah sudah menarik pinjaman prefunding sebesar Rp 63,48 triliun.

“Total prefunding untuk pembiayaan Januari 2016 sebesar Rp 63,48 triliun. Jadi tidak ada kekhawatiran pemerintah kesulitan keuangan atau likuiditas,” tegas dia di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Dari data DJPPR Kemenkeu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk prefunding APBN 2016 senilai Rp 63,48 triliun berasal dari, penerbitan SUN Valas yakni RI0126 dan RI0146 dengan nilai masing-masing US$ 2,25 miliar atau setara Rp 31,17 triliun dan US$ 1,25 miliar atau Rp 17,32 triliun.

Disusul penerbitan sukuk domestik PBS-009 senilai Rp 1 triliun, lalu SUN domestik FR0070 senilai Rp 7 triliun dan FR0046 sebesar Rp 7 triliun. Seluruhnya dieksekusi pada Desember lalu.

Sementara total kebutuhan pembiayaan utang dalam APBN 2016 sebesar Rp 605,3 triliun. Rencananya dipenuhi dari penerbitan SBN senilai Rp 532,4 triliun, penarikan pinjaman luar negeri non SLA Rp 69,2 triliun dan penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 3,7 triliun.

“Sedangkan front loading (penarikan utang di awal tahun) rencananya sebesar 61,62 persen dari target penerbitan SBN Rp 532,4 triliun di APBN 2016,” ujar Robert.

Arus kas negara, Robert memperkirakan, semakin lancar dengan aliran penerimaan pajak yang akan terkumpul di Januari 2016 sekitar Rp 70 triliun sampai Rp 100 triliun.

Belum lagi tambahan likuiditas dari rencana empat kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan SUN pada awal tahun ini. Satu kali lelang ditargetkan sekitar Rp 12 triliun.

“Kita juga punya SAL Rp 55 triliun yang bisa dipakai buat bridging. Jadi ada cukup uang untuk program pemerintah di awal tahun karena kas selalu tersedia. Dengan begitu, penyerapan anggaran lebih baik di 2016,” terang Robert. (Fik/Ahm)

(red/ambertus/usi/urek/LLH)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!