PLN Minta Dikawal Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur Listrik

redaksi.co.id - PLN Minta Dikawal Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur Listrik PT PLN (Persero) meminta dukungan dari berbagai instansi pemerintah untuk mengawal dan mengamankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan...

9 0

redaksi.co.id – PLN Minta Dikawal Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur Listrik

PT PLN (Persero) meminta dukungan dari berbagai instansi pemerintah untuk mengawal dan mengamankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Direktur PLN Nasri Sebayang mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35.000 mega watt (mw). Melalui program itu pemerintah menugaskan PLN membangun pembangkit 5 ribu MW sementara dari swasta (Independent Power Producer/IPP) sebesar 30 ribu MW.

“Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah tertuang dalam Program Strategis Nasional (PSN),” kata Nasri, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Sebab itu, Nasri menambahkan, pemerintah memberikan perhatian khusus dan telah memerintahkan instansi-instansi terkait untuk saling bahu membahu demi suksesnya program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan 35 ribu mw.

“Untuk itulah PT PLN (Persero) menyelenggarakan Forum Strategis Nasional pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan,” tutur Nasri.

Forum yang digelar di Kantor Pusat PLN, pada hari ini diikuti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Agung dan PT PLN (Persero) sendiri.

Menurut Nasri, forum strategis nasional ini diselenggarakan demi mencapai komitmen bersama dalam memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mengawal dan mengamankan pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui program, regulasi dan kebijakan masing-masing instansi untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsipGood Corporate Governance.

(red/endarmono/l/idarto/HAS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!