Mendagri: Revisi UU Terorisme Tidak Harus melalui Perppu

redaksi.co.id - Mendagri: Revisi UU Terorisme Tidak Harus melalui Perppu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak...

16 0

redaksi.co.id – Mendagri: Revisi UU Terorisme Tidak Harus melalui Perppu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

“Menurut saya, Perppu, Perpres itu jangan diobral pada hal-hal yang kegentingan memaksa dan segera,” katanya sebelum rapat konsultasi pemerintah dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Kepresidenan, Selasa, 19 Januari 2016.

Menurut Tjahjo, Perppu tidak dibutuhkan karena hanya ada sejumlah kecil pasal yang seharusnya bisa diubah dari revisi undang-undang tersebut.

Revisi pasal-pasal itu bahkan bisa selesai hanya dalam waktu tiga atau empat hari sehingga tidak memerlukan Perppu.

Selain itu, Tjahjo menekankan yang terpenting dalam revisi UU terorisme adalah efektifitas fungsi koordinasi Badan Intelijen Negara.

“Yang penting BIN tidak sendirian, ada intel TNI, BAIS, intel kepolisian, BIN yang mengkoordinasikan,” katanya.

Menurut Tjahjo, revisi bertujuan untuk membuat penanganan tindak pidana terorisme lebih efektif.

Alokasi pasukan untuk PIN dan kewenangan BIN untuk memegang senjata tidak diperlukan.

“Ada perbantuan dari TNI, Polri.”

Kemarin, Ketua DPR Ade Komarudin mendukung usulan revisi UU No. 15 Tahun 2003.

Tapi, Ade menilai revisi dilakukan melalui Perppu agar cepat terlaksana.

Menurut dia, proses revisi undang-undang terlalu lama untuk dilakukan.

Hari ini, Presiden secara khusus mengundang pimpinan lembaga tinggi negara untuk mengadakan rapat konsultasi mengenai revisi UU Terorisme.

Rapat konsultasi dimulai sekitar pukul 10:05.

Pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulikfli Hasan, Wakil Ketua Majelis PermusyarawataN Rakyat Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.

Sejumlah menteri kabinet kerja yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANANDA TERESIA

(red/ahyu/etyo/armawan/WSD)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!