Pemkot Nilai Sanksi Pecat Sesuai Prosedur, Zainal Ajukan Banding

Surabaya - redaksi.co.id, Persoalan penjatuhan sanksi pemecatan terhadap Zainal Arifin, Seketaris Dinas Kebakaran Surabaya, terus berlanjut. Merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan, Zainal berencana melakukan...

36 0

Surabaya – redaksi.co.id, Persoalan penjatuhan sanksi pemecatan terhadap Zainal Arifin, Seketaris Dinas Kebakaran Surabaya, terus berlanjut. Merasa tidak puas dengan hukuman yang diberikan, Zainal berencana melakukan banding ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN).

“Upaya saya tidak berhenti sampai disini. Saya mau melanjutkan banding,” katanya. Mantan Kepala Bagian Kesra Pemkot Surabaya ini ngotot dirinya tidak bersalah seperti yang dituduhkan.

Meski penjatuhan sanksi yang diberikan telah melalui mekanisme, penyidikan dan penyelidikan oleh pihak Inspektorat Surabaya namun Zainal optimis upayanya akan menjadi pertimbangan.”Mohon doanya saja. Saya akan membuktikan bahwa hukuman (pemecatan), ini menyudutkan saya,” urai dia.

Sementara itu, upaya pengajuan banding ini direspon Pemerintah Kota Surabaya, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya. Penjatuhan sanksi tersebut dinilai memenuhi prosedur yang berlaku.

Siang tadi (1/3), BKD Surabaya mengirimkan kronologi pemeriksaan dan kasus yang dilakukan Zainal. Melalui Humas Pemkot Surabaya, beberapa poin pemeriksaan telah disimpulkan. Diantaranya, adanya temuan dugaan pelanggaran disiplin PNS, yang dilakukan Zainal terkait pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) BPR Jatim.

Atas temuan ini, Zainal harus diperiksa oleh atasan langsung. Hal itu sesuai pasal 23 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010. Pemeriksaan ini sendiri sudah dilakukan terhadap Zainal.

Hasilnya, Zainal dianggap melakukan kesalahan berat dalam kode etik seorang abdi negara. Pemeriksaan tersebut sudah diketahui dan mendapat persetujuan Walikota Surabaya menyoal penjatuhan sanksi pelanggaran berat, yakni dipecat.

Pemecatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 38 PP Nomor 53 Tahun 2010. Atas pelanggaran kategori berat ini, yang bersangkutan dilakukan Pemberhentian Tidak Hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dengan upaya banding yang akan dilakukan Zainal, tidak mengurangi sanksi yang telah dijatuhkan terhadap dia.?Memang mekanismenya diatur untuk bisa mengajukan banding. Namun, ada batas waktu yang ditentukan,? kata Kepala BKD Surabaya Mia Santi Dewi.

Menurut Mia, Zainal dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Pusat.”Jangka waktunya terhitung 14 hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan disiplin,” katanya.

Sebelumnya, kabar pemecatan terhadap  Zainal Arifin, diputuskan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat kemarin (27/2). Zainal dituding melakukan kesalahan berat dan melanggar disiplin PNS.

Penegasan serupa juga disampaikan secara resmi oleh Kepala Dinas Kebakaran Surabaya, Chandra Oratmangun. Hanya, meski disampaikan kepada media, diakui Chandra, persoalan tersebut tidak terjadi semasa Zainal bertugas di dinasnya. “Banyak perubahan saat bergabung bersama kami. Dia tidak neko-neko,” kata mantan Kepala Bakesbanglinmas Surabaya ini.(ern)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!