Setelah 50 Tahun, Kereta Cepat Harus Diserahkan ke Pemerintah

129

redaksi.co.id – Setelah 50 Tahun, Kereta Cepat Harus Diserahkan ke Pemerintah

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perkeretaapian saat ini tengah menunggu rincian finansial untuk menentukan durasi konsesi dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Menteri No 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian izin konsesi oleh swasta maksimal 50 tahun.

“Jadi maksimal 50 tahun, itu harus diserahkan ke pemerintah, bukan kita yang minta, mereka (KCIC) bilangnya 40 tahun sudah BEP,” kata Hermanto saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Senin (25/1/2016).

Hermanto mengungkapkan belum dikeluarkannya izin konsesi oleh Menteri Perhubungan karena belum lengkapnya data-data yang disyaratkan oleh Kemenhub. Seperti salah satunya mengenai Return On Investment (ROI) yang jelas dari pihak KCIC.

Selain itu, dikatakan Hermanto, untuk mendapatkan izin konsesi, KCIC harus mengantongi izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum. Sampai saat ini izin tersebut juga belum dikeluarkan.

Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum ini di dalamnya ada 9 dokumen yang menjadi persyaratan, yaitu surat permohonan izin usaha, akte pendirian BHI, NPWP, surat keterangan domisili perusahaan, rencana trase jalur KA, surat penetapan penyelenggaraan prasarana, perjanjian penyelenggaraan prasarana, perencanaan SDM perkeretaapian dan modal disetor sebesar Rp 1 triliun.

Dari sekian dokumen tersebut, hanya dokumen perjanjian penyelenggaraan prasarana yang belum dipenuhi KCIC. Dokumen tersebut masih membutuhkan pembahasan masih dibutuhkan klarifikasi terhadap nilai investasi yang diajukan oleh PT KCIC dan lingkup perjanjian masih perlu pembahasan terkait. (Yas/Zul)

(red/ega/wi/riesta/VDA)

loading...

Comments

comments!