Tak Ada Jaminan Negara di Proyek Kereta Cepat

redaksi.co.id - Tak Ada Jaminan Negara di Proyek Kereta Cepat Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada penyertaan jaminan negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia...

38 0

redaksi.co.id – Tak Ada Jaminan Negara di Proyek Kereta Cepat

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada penyertaan jaminan negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia menuturkan dalam persetujuan sebelumnya, proyek kereta cepat digarap dengan skema business to business.

“Tidak dibutuhkan jaminan karena itu investasi biasa,” kata Kalla, Kamis, 28 Januari 2016 di Jakarta. Lebih lanjut, pemerintah belum mengkaji lebih dalam bila suatu hari konsorsium kereta cepat, yaitu PT PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC), mengajukan permohonan penjaminan kepada negara. Kalla menyatakan proyek kereta cepat tidak berbeda seperti investasi industri lainnya yang tidak memerlukan jaminan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/2015 tertuang cukup jelas ihwal penjaminan pemerintah untuk pendanaan proyek infrastruktur. PMK itu mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN.

Ada dua kelompok BUMN yang dapat mengajukan permohonan jaminan. Kelompok pertama adalah perusahaan pelat merah yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Lalu BUMN yang sahamnya dimiliki pemerintah bersama BUMN lain yang 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Berikutnya, BUMN yang tidak 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah, tapi mendapat penugasan khusus dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur berdasarkan peraturan presiden.

Kelompok kedua adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara PMK menjelaskan untuk mendapat jaminan dari pemerintah perusahaan negara mesti mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan yang akan menyediakan dana penjaminan melalui kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian tak semua perusahaan bisa mendapatkannya.

Proyek yang berpeluang mendapat jaminan harus mendapat lampu hijau dari Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas, ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Berikutnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terakhir, lembaga keuangan internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan pinjaman langsung kepada pemohon. Tak berhenti sampai di situ, sejumlah alasan tertulis pun mesti dipenuhi. Beberapa diantaranya ialah salinan proyek infrastruktur, dokumen studi kelayakan, analisis keuangan yang sehat dan kemampuan membayar.

(red/urista/urnamasari/NP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!