Dijejalkan dalam Kontainer, 50 Orang Mati Lemas

redaksi.co.id - Dijejalkan dalam Kontainer, 50 Orang Mati Lemas ADDIS ABABA -- Pasukan pemerintah Sudan Selatan membunuh sekitar 50 orang dengan menjejalkan mereka di dalam sebuah...

26 0

redaksi.co.id – Dijejalkan dalam Kontainer, 50 Orang Mati Lemas

ADDIS ABABA — Pasukan pemerintah Sudan Selatan membunuh sekitar 50 orang dengan menjejalkan mereka di dalam sebuah peti kemas kapal di bawah panas menyengat, kata pemantau gencatan senjata dalam laporan tentang kejahatan terbaru dalam perang dua tahun itu.

Meski ada kesepakatan perdamaian pada Agustus, pertempuran terus berlangsung dan perang sekarang melibatkan berbagai pasukan milisi. Laporan Komisi Gabungan Pemantau dan Evaluasi (JMEC) itu diserahkan dalam pertemuan puncak Uni Afrika (UA) dan disiarkan ke masyarakat pada Ahad, (31/1).

Kejahatan itu adalah satu dari beberapa contoh pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan kedua pihak berseteru. “Sekitar 50 orang mati lemas dalam sebuah kontainer pada 22 Oktober. Penyelidikan berlangsung berlarut-larut. Pihak yang bertanggung jawab: Pasukan Pemerintah,” demikian laporan tersebut.

Di Sudan Selatan, kontainer besi sering digunakan sebagai sel penjara darurat. Suhu udara di negara bagian Unity utara biasanya melampaui 40 derajat Celsius. Kejahatan lain yang dimasukkan daftar tersebut diantaranya pemerkosaan dan pembunuhan, penangkapan dan penjarahan kapal-kapal PBB.

Belum ada tanggapan dari pihak angkatan bersenjata Sudan Selatan, namun juru bicaranya telah membantah daftar sebelumnya yang menyebutkan secara rinci tudingan tindak kejahatan.

Pada Januari, panel pakar PBB mengatakan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan pemimpin pemberontak Riek Machar harus menghadapi sanksi atas peran mereka dalam perang tersebut. Kepala JMEC Festus Mogae yang merupakan mantan presiden Botswana dan ditunjuk oleh blok regional IGAD, memperingatkan upaya memaksakan pemerintahan bersatu terhenti setelah Kiir menambah jumlah provinsi hingga hampir tiga kali lipat sehingga merusak pilar dasar kesepakatan pembagian kekuasaan.

“Ulah pemerintah itu mengarahkan pada jalan buntu,” kata Mogae.

(red/ahmat/dhy/urniawan/RAK)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!