Menteri Kominfo Panggil Grab dan Uber

redaksi.co.id - Menteri Kominfo Panggil Grab dan Uber Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil Grab dan Uber, dua penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. Pertemuan ini untuk membahas...

10 0

redaksi.co.id – Menteri Kominfo Panggil Grab dan Uber

Kementerian Komunikasi dan Informatika memanggil Grab dan Uber, dua penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi. Pertemuan ini untuk membahas mengenai tuntutan demonstrasi sejumlah sopir taksi. Pertemuan rencananya dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan.

Pertemuan akan membahas legalitas dari alat transportasi berbasis aplikasi ini. “Akan dipanggil besok (Selasa, 15 Maret 2016) kedua-duanya, nanti dicari waktu kosongnya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantornya, Jakarta, Senin, 14 Maret 2016. Rudiantara mengapresiasi keberadaan aplikasi semacam ini. Menurut dia, masyarakat memang perlu aplikasi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari.

Namun, aplikasi apapun tetap harus berpegang pada aturan di tiap sektornya. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluhkan pihak Uber dan Grab Car yang tidak segera mengurus izinnya. Jonan mengatakan sudah meminta agar mereka mengurus izin angkutan umumnya. Namun, hal ini ternyata tidak dilakukan hingga saat ini. Salah satu yang harus diurus oleh pihak Grab dan Uber adalah mengenai KIR. Jonan mengatakan pernah mendapatkan keluhan mengenai hal ini. Menurut dia, ada yang mengeluh lantaran malu memasang KIR.

“Saya bilang kalau nggak mau jangan jadi kendaraan umum,” ucap dia. Jonan mengatakan jika Uber dan Grab Car tidak bersedia hadir, masalah tak akan selesai. Sebab, kata dia, moda transportasi merupakan salah satu prasarana yang diawasi pemerintah dengan ketat. Hal ini untuk menjaga keselamatan masyarakat pengguna transportasi tersebut. Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menggelar demonstrasi. Ribuan orang turun ke jalan. Paguyuban ini terdiri dari kendaraan berpelat kuning, yakni taksi, bajaj, kopaja, dan metro mini.

Perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mengenai keberadaan angkutan ilegal berpelat hitam yang difasilitasi perusahaan jasa aplikasi. Massa juga mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan perpres atau inpres yang mengatur mengenai persoalan transportasi yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

(red/andhi/urhartanto/SN)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!