April, Konten Aplikasi Populer Wajib Buat Badan Usaha Tetap

redaksi.co.id - April, Konten Aplikasi Populer Wajib Buat Badan Usaha Tetap , Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerapkan peraturan pembentukan Badan Usaha Tetap...

26 0

redaksi.co.id – April, Konten Aplikasi Populer Wajib Buat Badan Usaha Tetap

, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menerapkan peraturan pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT) untuk penyedia konten aplikasi populer atau Over-The-Top (OTT) mulai April 2016.

Kementerian Kominfo mewajibkan perusahaan internet penyelenggara OTT untuk ada badan hukumnya, ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu kepada Tempo , Jumat, 18 Maret 2016.

Kewajiban tersebut juga berlaku untuk semua penyedia layanan OTT asing di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, dan Whatsapp. Mereka, kata Ismail, bisa tetap ada di Indonesia jika menyediakan perwakilan resminya di Indonesia dan berkantor di Indonesia. Penyedia layanan OTT asing ini juga harus membuka link mereka untuk bekerjasama melindungi data pribadi konsumen di Indonesia.

Ismail mengatakan jika penyedia OTT tidak bisa menyediakan BUT, mereka bisa bekerjasama dengan perusahaan sejenis di Indonesia. Ismail menjelaskan rencananya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berjanji awal April ini aturan tersebut sudah selesai.

Draft peraturannya pun, menurut Ismail, sudah jadi. Launching awal April, hanya kita belum tahu apakah akan langsung tegaskan peraturannya atau masih transisi dulu, ujar Ismail. Jika peraraturan ini resmi dikeluarkan, Ismail menjelaskan, penyedia OTT yang tidak mau mematuhinya akan ditindak sesuai kebijakan Kemenkominfo. Bisa saja langsung blokir atau pengurangan bandwidth supaya dia nggak bsa gunakan situsnya sebebasnya, ujar Ismail.

Dua Minggu lalu saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekomomian, Rudiantara meminta agar semua penyedia layanan konten aplikasi populer atau Over The Top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter, berbadan hukum bentuk usaha tetap (BUT) akan segera terlaksana.

“Rencananya akan dikelurakan kebijakan bahwa semua OTT atau penyelenggara sistem elektronik harus dalam bentuk BUT atau permanent establishment,” ujarnya, Jumat, 4 Maret 2016.

Rudiantara menjelaskan tiga alasan kenapa perusahaan OTT harus menjadi BUT. Pertama, adanya layanan pelanggan (costumer service) dengan kehadiran BUT tersebut. Masyarakat kalau mau komplain, nanya, atau mau ngeblok juga bisa,” ujar Rudiantara.

Alasan kedua adalah terkait perlindungan konsumen, terlebih untuk data-data pribadi. “Teman-teman pakai gmail, yahoo kirim datanya ke mereka (perusahaan OTT) kan? nggak tahu datanya mau diapakan (oleh mereka),” ujarnya. Terakhir, kata Rudiantara, aturan ini penting untuk pertimbangan kesetaraan.

Perusahaan OTT tak hanya ada di Internasional saja, namun juga nasional. Perlakuan pemerintah harus sama terhadap mereka, ujarnya. ARIEF HIDAYAT | EGI ADYATAMA

(red/ijayanto/W)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!