IMF Prediksi Ekonomi RI Rendah, Ini Komentar Menkeu

redaksi.co.id - IMF Prediksi Ekonomi RI Rendah, Ini Komentar Menkeu Dana Moneter Internasional(International Monetery Fund/IMF) telah mengumumkan proyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia 4,9 persen pada 2016.Prediksi tersebut jauh...

20 0

redaksi.co.id – IMF Prediksi Ekonomi RI Rendah, Ini Komentar Menkeu

Dana Moneter Internasional(International Monetery Fund/IMF) telah mengumumkan proyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia 4,9 persen pada 2016.

Prediksi tersebut jauh di bawah asumsi pemerintah yang mematok 5,3 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menanggapi santai proyeksi dari lembaga internasional tersebut. Ia menyatakan perkiraan IMF atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut sudah merupakan hal yang biasa.

“Ya biasa itu. IMF dari dulu memang selalu konservatif. Saya sudah hafal,” tegas Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Baiknya, kata Bambang, IMF memuji manajemen makro ekonomi Indonesia sehingga terjadi perbaikan.

Hal ini bisa terlihat dari realisasi inflasi yang rendah pada akhir tahun lalu, termasuk perkiraan di tahun ini, penguatan kurs Rupiah, sampai catatan defisit neraca transaksi berjalan yang cenderung menyempit.

“Yang penting IMF memuji manajemen makro ekonomi kita. Itu yang lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi. Itu cuma mereka yang ingin konservatif,” ujar Bambang.

Meski memproyeksikan lebih buruk dari prediksi pemerintah, Bambang optimistis, ekonomi Indonesia tetap dapat bertumbuh 5,3 persen sesuai target karena dorongan kebijakan pemerintah.

“Saya yakin masih bisa 5,3 persen, karena kita didorong investasi swasta masuk. Terutama kalau tax amnesty berjalan, maka akan membantu pertumbuhan baik di pemerintah maupun sektor swasta. Tapi di kuartal I belum terasa, dan kemungkinan di kuartal II-IV baru ada perbaikan,” jelas Bambang.

Pemerintah, sambungnya, terus mengikuti perkembangan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty dengan DPR sehingga Kementerian Keuangan dapat memperkirakan tambahan penerimaan negara, serta pengeluaran atau belanja.

“Kita lihat bagaimana perkembangan taxamnesty. Dari situ kita bisa lihat apa perlu atau seberapa besar cut-nya (pengeluaran atau belanja negara) dan berapa besar tambahan revenue-nya di bulan-bulan pertama,” ujar Bambang.(Fik/Ahm)

(red//ainuddin/MZ)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!