Panama Papers Harus Jadi Momen Penguatan Aturan Pajak

redaksi.co.id - Panama Papers Harus Jadi Momen Penguatan Aturan Pajak Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, terkuaknya Panama Papers harus bisa menjadi...

15 0

redaksi.co.id – Panama Papers Harus Jadi Momen Penguatan Aturan Pajak

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan, terkuaknya Panama Papers harus bisa menjadi momen penguatan aturan pajak di dalam negeri.

“Potensi pencucian uang yang besar melalui tax haven dihindari lewat aturan pemerintah soal perpajakan,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 6 April 2106. Panama Papers yang merupakan hasil investigasi kolosal ditayangkan secara serentak di seluruh dunia pada Senin, 4 April 2016, lalu. Puncak kerja keras ratusan jurnalis dari 76 negara ini di antaranya menyebutkan deretan panjang nama pengusaha, kepala negara, agen rahasia, pesohor hinga buronan yang menyembunyikan harganya di surga bebas pajak.

Tak terkecuali di Indonesia. Beberapa nama pengusaha terkenal Indonesia masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama. Berdasarkan bocoran dokumen yang kini dikenal sebagai The Panama Papers itu, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca.

Lebih jauh Prastowo menyebutkan, salah satu cara memperkuat sistem tersebut adalah dengan melakukan integrasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pajak, serta Badan Kordinasi Penanaman Modal. Aturan pajak harus bisa mnegejar praktik-praktik penghindaran pajak.

“Empat Modus Sembunyikan Harta Berikutnya,” kata Prastowo, adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang berafiliasi dengan tax haven. Setiap warga negara yang memiliki aset di tax haven, wajib melapor. Jika tidak melaporkan, maka orang tersebut melanggar hukum.

Meski begitu, Prastowo berkata bahwa membuktikan pencucian uang pada tax haven tidaklah mudah. Karena beban pembuktiannya ada di pihak yang menuding pelaku. Apalagi tindakan ini dilakukan di tax haven yang notabene tidak bisa dilarang karena dilegalkan oleh yuridiksi negara yang menjalankannya.

(red//ur/sikin/MNA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!