Persoalan Pajak Google Diserahkan ke Kementerian Keuangan

redaksi.co.id - Persoalan Pajak Google Diserahkan ke Kementerian Keuangan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyerahkan persoalan pajak perusahaan asing atau provider digital economy kepada Kementerian Keuangan....

29 0

redaksi.co.id – Persoalan Pajak Google Diserahkan ke Kementerian Keuangan

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyerahkan persoalan pajak perusahaan asing atau provider digital economy kepada Kementerian Keuangan. Kendati urusan pajak mendapat perhatian Kemenkominfo, Rudiantara menilai ada hal utama lainnya yang juga mesti diawasi.

“Ada soal industri, misalnya customer service dan protection . Lalu level playing filed dalam konteks hak dan kewajiban dari sisi perpajakan maupun fiskal,” ucapnya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 7 April 2016. Sejauh ini, lanjut Rudiantara, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Hasilnya, akan ditetapkan dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).

“Kalau dari pajaknya saja yang menentukan besaran dan denda itu Kemenkeu,” kata dia. Terkait dengan Google, Rudiantara menyatakan ada perbedaan struktur bisnis di perusahaan asal Amerika Serikat itu. Menurut dia, Google di Indonesia tidak menangani masalah iklan digital (digital advertising). Ia menyebut iklan digital mereka ada atau diatur di luar negeri.

Oleh sebab itu, pemerintah akan berbicara dengan Google ihwal perbedaan ini. “Kami akan bicara apakah digital advertising-nya ditangani oleh perusahaan yang sudah ada saat ini atau mereka bentuk lagi. Yang penting ada solusi,” kata Rudiantara. Seperti diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak sedang memeriksa empat perusahaan provider digital economy.

Empat perusahaan itu mestinya masuk dalam kriteria BUT sebagai objek pajak. Mereka adalah Google, Facebook, Yahoo, dan Twitter. Ihwal pembayaran pajak Rudiantara menuturkan dalam Surat Edaran Kemenkominfo No. 3 Tahun 2016 sudah diatur. Wajib pajak bisa menggunakan kartu kredit untuk membayar pajak dengan menggunakan nasional payment gateway . Dengan demikian, transaksinya tercatat di Indonesia.

(red/ahyu/etyo/armawan/WSD)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!