Oknum Pegawai Dinas Tata Kota Bekasi Dituding Bekingi Bangunan Tanpa IMB Milik PT MLI

BEKASI ( Redaksi.co.id - Oknum pegawai Dinas Tata Kota yang berinisial AF dituding sejumlah warga telah membekingi bangunan PT Migio Lini Indonesia (MLI) di wilayah RT02/RW04 Kelurahan...

33 0

BEKASI ( Redaksi.co.id – Oknum pegawai Dinas Tata Kota yang berinisial AF dituding sejumlah warga telah membekingi bangunan PT Migio Lini Indonesia (MLI) di wilayah RT02/RW04 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi yang sampai saat ini tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejumlah warga setempat mengungkapkan, bangunan yang luasnya sekitar 4500 m ini pembangunannya sudah mencapai 70 persen.

Menurut warga, oknum dari Dinas Tata Kota Bekasi yang bernama AF ini bahkan dengan berani memberikan papan plang yang dipasang di bangunan PT dengan tidak dilengkapi nomer IMB-nya. “Hanya dipasang papan plang yang berlogokan dari Pemkot Bekasi Badan Pelayanan Perijinan Kota Bekasi dengan nama Pemilik Surono Hartoyo tanpa dilengkapi nomer IMB,” ujar seorang warga.

Seorang warga bernama Imam menyayangkan dengan adanya oknum Dinas Tata Kota Bekasi yang membekingi bangunan tanpa IMB milik di PT MLI ini.

Seharusnya, katanya, sesuai Peeaturan Daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2012 kan sudah jelas dasar hukumnya.

Dia mengingatkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Kota Bekasi tahun 2012, pasal 37 tegas menyebutkan: terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa dilengkapi surat pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan tindakan : 1. Peringatan tertulis berturut-turut sampai 3 kali; 2. Apa bila peringatan tiga kali tetap belum dia mengindahkan, Walikota dapat memerintahkan Kepala Dinas yang berwenang melakukan penyegelan dan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi H.Solihin yang membidangi masalah perijinan menanggapi hal ini mengatakan, jika ada bangunan yang tak berijin tentunya harus disegel.

Kalau ingin membangun itu harus melengkapi perijinannya dulu baru membangun bukan membangun dulu baru ngurus ijinnya itu mekanisme yang benar,tuturnya, tadi pagi.

Masih kata Solihin, sebenarnya ini pengawasan dari Pemerintah setempat yang kurang. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya saya tidak tahu apakah ada oknum-oknum yang bermain di sini terkait masalah perijinan ini, katanya.

Dikatakan, Dinas Tata Kota Bekasi harus segera bertindak tegas dalam masalah ini. Bangunan PT itu kalau tidak ada ijinnya, ya harus mengurus ijinnya. Itu kan salah satu Pendapatan Asli Daerah kita, kalau pembangunan PT itu tidak mengantongi ijin ya berarti tidak masuk PAD kita ,kata Solihin lagi.

Solihin berharap pihak pengembang yang mempunyai usaha itu harus segera mengurus ijinnya kalau memang belum diurus ijinnya.(Pandi)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!