Penuhi Panggilan Komisi A Manajemen PT RBSJ Didesak Selesaikan Konflik Pelabuhan Tanjung Bonang

 REMBANG Redaksi.co.id – Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan, perusahaan plat merah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Selasa (10 Maret 2015), akhirnya memenuhi panggilan Komisi A DPRD...

20 0

 

REMBANG Redaksi.co.id – Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan, perusahaan plat merah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Selasa (10 Maret 2015), akhirnya memenuhi panggilan Komisi A DPRD Rembanguntuk memberikan keteranganterkait permasalahan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang.

Rapat untuk mendengar keterangan dari manajemen PT RBSJ seputar polemik pengelolaan pelabuhan Tanjung Bonang itujuga menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah,serta Dinas Energi Sumberdaya Mineral berkaitandenganlegalitas dankegiatan serta pendapatan darioperasional pelabuhan.

Dalam pertemuan itu, Wakil ketua DPRD Ridwan SH meminta Manajemen PT RBSJ segera menyelesaikan polemikdenganmelakukan audit.

“Kami berharap audit nanti bisa ketemu satu titik, jikapolemik di tubuh PRK sebagai anak perusahaan PT RBSJ tidak selesai-selesai bisa berujung fatal. Pihak ketiga yang merasa dirugikan akanmelaporkan PT RBSJ yang akanberujung ke ranah hukum, papar Ridwan.

Jika memang pelabuhan saat ini sudah ada operasional walau disebut ilegal dia menanyakan kemana uang hasil dari operasional ilegal itu, apakah ke PT RBSJ kah, ke UPP kah, atau ke Kasda kah? “Atau malah justru menuju para pimpinan kami di DPRD? ” paparnya sambil tertawa.

Anggota Komisi B DPRD Rembang Joko Suprihadi, juga meminta manajemenPT RBSJ agar segera melakukan audit, sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan RBSJ.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas menegaskan, audit investasi dan pendapatan diperlukan demi memperjelas persoalan tentang saling klaim sejumlah investor.

Audit itu bertujuan merinci investasi yang dikeluarkan investor, sedang audit pendapatan juga bisa menjelaskan berapa besar pendapatan yang telah dinikmati oleh para investor hingga sekarang ini, cetusnya.

lyas menegaskan, audit investasi dan pendapatan diperlukan demi memperjelas persoalan tentang saling klaim sejumlah investor.

PT RBSJ merupakan kunci permasalahan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang.Mereka yang paling mengerti tentang reklamasi, kontrak, pengelolan hingga investasi di pelabuhan itu, PT RBSJ melalui anak perusahaannyaPT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). Mereka merupakan pihak yang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Pemkab terkait pembangunan pelabuhan diDesa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke.

Menanggapi adanya pernyataan dan harapan para wakil rakyat itu Direktur Utama PT RBSJ Pri Lestiyo, menjawab bahwa keinginan DPRD tentang audit dilakukan tentunya dengan appraisal layak atau tidak. “Apraisal itu terdiri dari Tim Audit pendapatan dan Tim audit saham yang digunakan investor,” terangya.

Mengenai masalah total dari wilayah Pelabuhan saat ini ada 28 ha bersumber dari investasi RBSJ 2,1 Milyar PT BRTK 18,9 Milyar , PT AHK 65,8 Milyar , dan PT BAK masih belum mendapat data keseluruhan dan berkisar 13,9 Milyar.

“Bahwa BUMD dalam hal ini RBSJ memangpemrakarsa, mulai DED maupun perijinan sehingga secarakeseluruhan RBSJ lah Pemrakarsa reklamasi”, tegasnya.

Prilistyomenyebut bahwa total biaya seluruh reklamasi maupun pengembangan pelabuhan mencapai Rp 99 M belum ditambah dana dari APBN dan APBD Kabupaten Rembang.

Saat ditanya terkait dengan adanya penarikan uang atas pengelolaan dan operasional pelabuhan Sluke yang statusnya belum jelas namun pelabuhan sudah bisa dikatakan beroperasi dan menuai kontroversi DirekturPT RBSJ Prilistyo dihadapan DPRD danSKPDdi ruang Banggar DPRD itu mengaku bingung dikarenakan belum semua lahan berstatus HGB dan HPL.

Dalam pertemuan itu Dirut PT RBSJ juga sempat mengatakan penarikan uang atas pengelolaan dan oprasional pelabuhan diberi istilah dengan “Uang Preman”.

Kalimatitu tercetus manakala sedang membahas HGB diatas HPL yang dikaitkan dengan kontribusi yang masuk ke Pemkab, sedangkan investor pelabuhan belum ada yang mendapatkan HGB-nya.

“HGB hanyalah mutasi dari HPL dan menyatakan pengelola yang berhak, HGB ini nanti yang akan memberi kontribusi ke Pemkab, syukur-syukur HGB nanti dikasih ke RBSJ akan lebih mudah memberi kontribusi ke Pemkab,” harap Tyo.

Berbekal alasan belum ada HGB maka kontribusi ke RBSJ maupun Pemkab belum ada. “Kita sampai berkonsultasi dengan BPK, dan BPK pun tidak bisa memberi bahasa yang tepat. Kata BPK walau belum ada kejelasan tanah pak, itu harus tetap dipungut istilahnya Uang Preman,” ungkap Tiyo.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!