Pajak Google, Twitter, FB Diperiksa, Ini Kata Menteri Thomas

redaksi.co.id - Pajak Google, Twitter, FB Diperiksa, Ini Kata Menteri Thomas Menteri Perdagangan Thomas Lembong angkat bicara terkait diperiksanya data pajak PT Yahoo Indonesia, PT Google...

13 0

redaksi.co.id – Pajak Google, Twitter, FB Diperiksa, Ini Kata Menteri Thomas

Menteri Perdagangan Thomas Lembong angkat bicara terkait diperiksanya data pajak PT Yahoo Indonesia, PT Google Indonesia, Twitter Asia Pacific PTE Ltd, dan juga Facebook Singapore PTE Ltd.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut ditujukan untuk melindungi pengusaha di dalam negeri. “Menteri Keuangan serta Menteri Komunikasi dan Informatika kan berfokus pada raksasa-raksasa, Google, Facebook, dan lain-lain. Jangan sampai tidak fair terhadap pelaku-pelaku domestik,” ujar Thomas saat ditemui di Alun-alun Indonesia, Grand Indonesia Mall, Jakarta Pusat, Jumat, 8 April 2016.

Thomas berujar, pemerintah memiliki berbagai tantangan karena perusahaan-perusahaan over the top itu memiliki situs yang bisa diakses di mana saja. “Mereka bisa beroperasi di mana saja dan bisa menjangkau pasar kita,” katanya.

Thomas meyakini bahwa pengusaha-pengusaha domestik hanya mampu beroperasi di dalam negeri. “Jadi jangan sampai tidak ada keseimbangan dan justru memberikan kendala buat pelaku e-commerce kita,” ujar Thomas menambahkan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak tengah memeriksa data pajak PT Yahoo Indonesia, PT Google Indonesia, Twitter Asia Pacific PTE Ltd, serta Facebook Singapore PTE Ltd. Mereka diperiksa menyusul adanya bukti bahwa keempat perusahaan itu tidak mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap tetapi memperoleh pendapatan di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Jakarta Khusus Muhammad Hanif memperkirakan, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan seperti Google bisa mencapai Rp 2,4 triliun. Mereka pun akan memeriksa data 3.500 kantor perwakilan perusahaan OTT lainnya yang kini berbisnis di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan, kantor perwakilan seharusnya hanya menjadi kepanjangan tangan dari induknya di luar negeri. Karena itu, apabila mereka mencari keuntungan di Indonesia, BKPM akan mencabut ijin mereka. ANGELINA ANJAR SAWITRI

(red/urista/urnamasari/NP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!