RI Bakal Punya Badan Promosi di Tahun Depan

redaksi.co.id - RI Bakal Punya Badan Promosi di Tahun Depan Pemerintah berencana membentuk badan khusus berjuluk Badan Promosi Indonesia (BPI) dalam upaya meningkatkan promosi produk, jasa,...

19 0

redaksi.co.id – RI Bakal Punya Badan Promosi di Tahun Depan

Pemerintah berencana membentuk badan khusus berjuluk Badan Promosi Indonesia (BPI) dalam upaya meningkatkan promosi produk, jasa, pariwisata dan investasi di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak mengaku saat ini pemerintah tengah menyiapkan struktur organisasi dari BPI. Badan tersebut diharapkan sudah terbentuk pada tahun depan.

“Mudah-mudahan bisa dibentuk 2017, tapi struktur organisasinya sedang dibuat,” ujar dia di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Nus menuturkan, selama ini kegiatan promosi produk dan jasa Indonesia tersebar di 17 kementerian dan lembaga (K/L). Hal tersebut dinilai membuat promosi tersebut tidak berjalan optimal.

Dengan terbentuknya BPI, lanjut Nus, semua anggaran promosi yang berada di 17 K/L tersebut akan dialokasikan ke badan khusus tersebut. Dengan demikian, anggaran promosi akan lebih terkonsentrasi dan bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Ke depan semua dana untuk promosi ada di situ, dana-dana ditarik dari semua kementerian,

Dari kami untuk Trade Expo sudah mengolasikan Rp 500 miliar, ini belum dari investment dan tourism,” kata dia.

Selain itu dengan adanya BPI, Indonesia bisa mendapatkan tempat yang lebih besar dan layak saat ikut serta dalam pameran di luar negeri produk, jasa, pariwisata dan investasi. Hal ini dianggap penting untuk bisa menarik minat pengunjung pameran.

“Harapannya mudah-mudahan dengan dana terkonsentrasi akan terfokus melakukan kegiatan promosi. Kita bisa dapatkan paviliun yang besar, minimal 500 meter persegi. Itu bersama dengan tourism dan invesment,” jelas dia.

Selain itu, agar badan ini bisa dikelola secara baik, pemerintah akan membuka peluang bagi swasta dan profesional untuk mengelola badan ini. Bahkan swasta akan diberikan porsi lebih besar dalam pengelolaannya.

“Itu arahan dari Pak Menteri yang kelola nanti swasta. Jadi 75 persen swasta, dan 25 oleh birokrat,” dia mengatakan. (Dny/Nrm)

(red/ambertus/usi/urek/LLH)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!