Tiga Tahun Kepemimpinan PAS; Bekasi Masih Tersandera Beberapa Permasalahan Krusial Perkotaan

BEKASI Redaksi.co.id - Meski sudah memasuki usia ke -18 tahun dan tiga tahun kepemimpinan Walikota Rahmat Effendi Wakil Walikota Ahmad Syaikhu (PAS) masih menyisakan beberapa permasalahan krusial...

32 0

BEKASI Redaksi.co.id – Meski sudah memasuki usia ke -18 tahun dan tiga tahun kepemimpinan Walikota Rahmat Effendi Wakil Walikota Ahmad Syaikhu (PAS) masih menyisakan beberapa permasalahan krusial perkotaan sehingga Kota Bekasi belum dipersepsikan sebagai tempat hunian yang layak, nyaman dan nyaman.

Kota Bekasi belum mampu membawa warganya kepada standar kualitas hidup berdasarkan pada sembilan indikator kenyamanan sebuah kota metropolitan. Sembilan indikator tersebut adalah tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur, ekonomi, keamanan dan kondisi social masyarakat, jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, Senin (9/3/2015).

Menurutnya, meski dalam tiga tahun kepemimpinan PAS sudah banyak terobosan dan perubahan signifikan seperti pembangunan berbagai sarana perkotaan seperti stadion, RSUD 8 lantai namun permasalahan banjir, tata kota, macet dan persampahan masih menjadi momok utama. Hal serupa juga dialami daerah penyangga lainnya seperti Bogor, Depok dan Tangerang.

Dijelaskannya, sebagai daerah metropolitan komuter sedang dengan ciri kota transit dan menjadi Mitra Praja Utama (MPU) Ibukota DKI Jakarta serta gerbang utama Jawa Barat, namun kondisi lahan yang terbatas menyebabkan rencana pelebaran jalan, pemenuhan ruang terbuka hijau dan sarana prasara umum terkendala. Hal ini menjadikan permaslahan kemacetan lalulintas sulit diurai dan permasalahan sampah perkotaan menjadi krusial karena kapasitas daya tamping TPA Sumur Batu sudah overload.

Permasalahan itu yang menyebabkan Bekasi di bully, menjadi kota terkotor ke 3 se Jabar dan tata kota yang masih amburadul belum mencerminkan sebagai smart city, jelas Didit.

Beban semakin berat dengan karakteristik penduduk heterogen (Indonesia mini) dan daerah perlintasan menjadikan Bekasi ramai di siang hari. Jam kemacetan terjadi saat peak hours (jam-jam sibuk) juga makin maju dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 09.00 pagi dan sore hari dari pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Sehingga arus angkutan (komuter dan kendaraan) yang melintasi Bekasi semakin bertambah,” ujarnya.

Faktor utama kemacetan tersebut karena jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitan jalan. Kemacetan tersebut juga terjadi karena kurangnya mass rapid transit (MRT) yang dikembangkan. Sehingga komuter (angkutan missal) yang dapat terangkut hanya sedikit.

“Padahal, kalau MRT dikembangkan dalam jumlah proporsional yang sesuai dengan densitas populasi, kemacetan tidak akan terjadi,” tegasnya.

Sementara pilihan jalan bebas hambatan (jalan tol) Cuma Tol Jakarta-Cikampek yang juga selalu macet di jam sibuk di pintu masuk tol Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Apalagi ribuan kendaraan berbagai jenis, mulai dari kendaraan pribadi hingga truk, jemputan karyawan juga melintas di waktu yang bersamaan.

“Rencana pembangunan layang Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang menghubungkan Bekasi dan Jakarta Timur hingga kini juga terkendala pembebasan lahan dan anggaran dari pusat, kata Didit.

Permasalahan tata ruang perkotaan yang terakumulasinya pembangunan secara sporadis yang sangat pro kapitalis membuat struktur perkotaan Bekasi menjadi tidak terkendali jauh dari cermin smart city.

“Selama ini pembangunan yang direncanakan oleh pemangku kepentingan di Kota Bekasi masih latah dengan ketergantungannya dengan DKI Jakarta. Sementara jika konsepnya mengacu pada road map foto udara maka Bekasi bisa menjadi kota yang nyaman dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan warganya, katanya.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang merasa iri dengan konsep pembangunan Kota Surabaya bisa menjadi pelecut para pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan Kota Bekasi yang lebih maju dan layak memenuhi kebutuhan publik. Apalagi saat ini APBD Kota Bekasi sudah mencapai Rp 3,9 triliun. (Pandi)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!