DPRD Rembang akan Lacak Aliran Dana “Uang Preman” Pelabuhan Tanjung Bonang

 REMBANG Redaksi.co.id -Kendati telah telah meminta sejumlah keterangan terhadap manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) terkait sengkarut pengelolaan dan ijin oprasional pelabuhan Tanjung Bonang Sluke pada...

44 0

 

REMBANG Redaksi.co.id –Kendati telah telah meminta sejumlah keterangan terhadap manajemen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) terkait sengkarut pengelolaan dan ijin oprasional pelabuhan Tanjung Bonang Sluke pada audiensi yang digelar pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rembang mengaku belum tahu ke mana aliran uang hasil penarikan retribusi alias uang preman dari operasional pelabuhan Tanjung Bonang di Desa Sendangmulyo Sluke.

Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih mengatakan, audiensi dengan PT RBSJ yang menghadirkan Priletstyo selaku direkturnya, belum sampai kepada menelisik kemana larinya pendapatan dari operasional pelabuhan. Pertemuan yang disebutnya tahap awal saja, hanya membahas legalitas dan asal-muasal Pelabuhan Tanjung Bonang. Di waktu dekat, tidak cuma RBSJ, seluruh pemangku kebijakan terkait pelabuhan juga akan dipanggil.

Itu kan baru tahap awal, nanti kita rencanakan lagi kita mengagendakan mengundang RBSJ, survey ke pelabuhan, dan pertemuan dengan seluruh investor, ungkapnya.

Dia pun menyebutkan, hingga saat ini terkait retribusi yang dikenakan kepada pengguna jasa pelabuhan statusnya masih simpang siur. Karena itu pihaknya juga akan segera memanggil UPP pelabuhan untuk membahas hal itu. Terkait legalitas perijinan dan pengelolaan, kami juga akan memanggil tim ahli khusus pelabuhan,” imbuhnya.

Wakil ketua DPRD ini menambahkan, dewan tidak mempermasalahkan bila pelabuhan Tanjung Bonang tetap beroperasi, meski seluruh proses perijinan belum selesai. Investasi ratusan miliar disebutnya menjadi alasan mengapa aktivitas Pelabuhan Tanjung Bonang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke harus tetap berjalan.

“Para investor telah mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan miliar sejak pertama pelabuhan ini dibangun tahun 2008. Banyak pengguna jasa pelabuhan yang sudah teken kontrak untuk jangka panjang, Karena melihat prospek yang signifikan dengan adanya pelabuhan,” ungkapnya.

Politisi dari Partai Demokrat yang juga warga Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke ini menjelaskan, ketertarikan pemodal berinvestasi di Rembang sebab mudahnya akses jalur pengiriman dari pelabuhan setempat. Jika aktivitas di pelabuhan dihentikan, akan terjadi chaos di kalangan investor yang telah membeli maupun mengontrak lahan di sekitar pelabuhan, utamanya dari sektor tambang.

“Jika sampai saat ini pelabuhan belum beroperasi, dikhawatirkan akan terjadi ke-mandek-an investasi di Rembang,” tegasnya.

Sebelumnya, saat dicecar pertanyaan oleh DPRD, Prilestyo membenarkan adanya penarikan jasa pelabuhan. Namun lahan pelabuhan yang diperkirakan mencapai 28 hektar tersebut belum berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sehingga retribusi yang dikenakan kepada pengguna jasa pelabuhan yang tentunya ilegal, disebutnya sebagai uang preman. Ketika ditanya dewan siapa yang menikmati pungutan tersebut, ia pun menyebutkan dana masuk ke kantong investor.

“Kita sampai berkonsultasi dengan BPK, mereka pun tidak bisa memberi bahasa yang tepat. Namun walau belum ada kejelasan tanah, pemakai jasa pelabuhan sesuai amanat rapat Provinsi dan asas kemanfaatan, jasa pelabuhan harus tetap dipungut. Istilahnya uang preman,” jelas bos perusahaan berplat merah itu.

Wakil Ketua DPRD, Ridwan mengatakan karena statusnya yang belum berijin, pungutan yang berasal dari aktivitas di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak bisa dibenarkan.

Dia juga menduga hasil dari pungutan di Pelabuhan Tanjung Bonang tersebut sangat besar.

Sampai sekarang Pelabuhan Tanjung Bonang masih belum bisa disebut secara sah memiliki perizinan. Karenanya, semua kegiatan dan hasil kegiatan di pelabuhan tersebut saya nilai ilegal, tukasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi A Ilyas mengatakan, DPRD harus melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap Pelabuhan Tanjung Bonang tersebut.

Audit yang perlu dilakukan di antaranya audit regulasi untuk mengetahui legalitas pelabuhan, audit investasi untuk mengetahui besaran investasi yang telah ditanam investor dan audit income untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang berpotensi muncul dari kegiatan di pelabuhan itu, terangnya.

Ilyas menyatakan, sebelum ada audit, pihaknya belum percaya PT RBSJ belum mendapatkan pemasukan dari pelabuhan.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!