Konflik Pelabuhan Tanjung Bonang Memanas, Plt Bupati Rembang akan Segera Gelar RUPS

 REMBANG Redaksi.co.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang H Abdul Khafisz yang sempat disebut ‘berbohong’ kepada Gubernur Jawa Tengah soal beroperasinya pelabuhan Tanjung Bonang di Sendangmulyo Kecamatan...

35 0

 

REMBANG Redaksi.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang H Abdul Khafisz yang sempat disebut ‘berbohong’ kepada Gubernur Jawa Tengah soal beroperasinya pelabuhan Tanjung Bonang di Sendangmulyo Kecamatan Sluke akhirnya angkat bicara.

Dirinya merasa disudutkan dengan pemberitaan di salah satu media, sebab ia mengaku telah memberitahu Gubernur ihwal adanya aktivitas di pelabuhan setempat.

Bahkan Hafidz menyangkal pernyataan Gubernur Ganjar yang mengaku mendapat informasi dari Plt Bupati Rembang bahwa pelabuhan Tanjung Bonang belum beroperasi.

Pak Ganjar tahu (soal beroperasinya pelabuhan), beliau juga sudah pernah ke sana (pelabuhan). Tetapi kemarin saya dapat informasi memang diadu, dengan salah satu media, kelihatannya, ungkapnya saat dihubungi, Delasa (17/3).

Yang benar, saya sudah ketemu (Ganjar), memberitahukan (pelabuhan) sudah beroperasi, cuma kontribusinya tidak ada. Pelabuhan ini memang sudah lama beroperasi, tetapi daerah tidak dapat apa-apa. karena memang belum ada aturan,ungkapnya

Selain itu, imbuh Abdul Hafidz, ia juga telah memberitahu Gubernur bahwa belum ada ijin yang resmi terkait proses aktivitas di pelabuhan. Melainkan hanya ada ijin sementara.

Plt Bupati mengakui, akibat belum adanya payung hukum yang jelas, selama ini Pemkab belum mendapatkan sepeserpun deviden dari operasional pelabuhan.

Namun pihaknya tidak akan tergesa-gesa masuk ke dalam polemik perijinan maupun konflik antar investor di pelabuhan, sebelum menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Pintunya di RBSJ, karena semua investor di bawah payung RBSJ. Jika urusan internal RBSJ sudah selesai, baru saya mau masuk ke pelabuhan, tegasnya.

Namun terkait kapan dilaksanakan RUPS perusahaan pelat merah ini, pihaknya belum bisa menjadwalkan.

Dia beralasan, hal itu karena terganjal kedudukan kepala daerah yang hanya pelaksana tugas (Plt). Karena itu, Pemkab harus menunggu penetapan dari pengadilan. Selain itu, sebagai pemilik modal PT RBSJ, masih diatasnamakan perseorangan yakni mantan Bupati Rembang Muhammad Salim.

Apakah sebagai Plt nanti bisa memimpin RUPS, masih diperbincangkan para pakar. Amannya harus berkonsultasi dengan pengadilan untuk penetapan RUPS, terangnya. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!