Praktisi Hukum Carrel Ticualu: Kebijakan Menkum HAM Akui Munas Golkar versi Agung Laksono Sudah Tepat

 JAKARTA Redaksi.co.id – Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono mendapat pembelaan dari praktisi...

63 0

 

JAKARTA Redaksi.co.id – Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono mendapat pembelaan dari praktisi hukum Carrel Ticualu, SE, SH, MH.

“Kebijakan Menkum HAM itu tidak semena-mena. Dari sisi hukum sudah tepat. Karena berdasarkan pada putusan Mahkamah Partai. Itu telah diatur dalam Undang Undang Partai Politik,” ujar Carrel yang juga merupakan anggota Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepada Redaksi.co.id, tadi siang.

Menurut Carrel yang merupakan kandidat doktor ilmu hukum, tudingan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly adalah ‘begal politik’ karena dianggap telah bertindak semena-mena dalam memutuskan kepengurusan Golkar yang sah, dianggap berlebihan oleh Carrel.

“Itu tudingan ngawur. Menteri Yasona mengeluarkan SK berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Seperti diketahui dua hakim Mahkamah Partai Golkar menyebut hasil Munas Ancol sah, sedangkan dua hakim lain putusannya tidak tegas, dengan mengatakan dikembalikan ke pengadilan. Tidak ada satupun hakim Mahkamah Partai yang tegas menyebutkan tentang keabsahan Munas Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie atau Ical,” tandas Carrel lagi.

Ditambahkannya, jika kubu Ical mau komplain, komplainlah terhadap sikap dua hakim Mahkamah Partai yang tidak mengambil putusan.

“Jangan menyalahkan Menteri Yasona. Komplainlah sama dua hakim Mahkamah Partai yang putusannya mengambang,” ujar Carrel lagi.

Sementara itu Yasonna mengaku tak keberatan disebut begal politik, bahkan dia menyukai istilah itu.

“Bukan persoalan, bahkan saya telepon Bamsoet dan BBM Abu Bakar dan saya bilang, gue demen itu istilah begal politik. Ini hanya jokes lah. Mereka teman-teman saya jadi nggak papa lah,” kata Yasonna.

Menkum HAM menegaskan bahwa wacana angket yang tengah digalang KMP terlalu berlebihan. Apalagi, masalah Golkar menurut Yasonna bukan masalah banyak orang yang bisa menjadi alasan pengguliran hak angket.

“Kalau soal angket itu terlalu overshout lah. Seharusnya interpelasi saja lah. Itu kan menyangkut kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat,” jelas Yasonna.

“Ini hanya menyangkut satu parpol dan tak berdampak luas ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan dampak yang berat,” tegasnya.

Menkum HAM mengaku sudah sangat paham jika keputusannya akan memiliki dampak politik. Namun, siapapun kubu Golkar yang dimenangkan, pasti kubu yang kalah tidak akan terima.

“Apapun yang saya putuskan, kalau ada dua kelompok pasti kiri kanan. Kalau ke kiri yang kanan sewot begitu sebaliknya,” imbuhnya.(akun)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!