Polemik Pelabuhan Tanjung Bonang Memanas, KPK Diminta Segera Turun

 REMBANG Redaksi.co.id -Menyikapi adanya desakan dari eksekutif dan legeslatif di tingkat provinsi agar pengoperasian pelabuhan Tanjung Bonang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dihentikan membuat sejumlah...

50 0

 

REMBANG Redaksi.co.id -Menyikapi adanya desakan dari eksekutif dan legeslatif di tingkat provinsi agar pengoperasian pelabuhan Tanjung Bonang di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dihentikan membuat sejumlah tokoh masyarakat Rembang angkat bicara.

Seperti halnya apa yang diungkapkan salah satu tokoh masyarakat yang juga mantan anggota DPRD Rembang Sukaryono. Ia meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar berhati hati menyikapi persoalan pelabuhan di Desa Sendangmulyo Sluke.

Selain itu Karyono yang dikenal lantang dalam bersuara ini juga mengingatkan Sekda Jawa Tengah Sripuryono agar berhati hati dalam memberikan statemen di media terkait penutupan operasional pelabuhan Tanjung Bonang.

Kalau pelabuhan Tanjung Bonang belum ada ijinnya, mestinya dia (Sekda) juga harus ikut tanggung jawab untuk mengusahakan ijin segera keluar. Sekda Jateng harusnya melihat aktivitas di sana biar matanya melihat berapa banyak rakyat yg menggantungkan hidup di pelabuahan itu,bebernya.

Selain itu Sukaryono meminta kalau memang ada lembaga yang mengetahui adanya tindak korupsi, kolosi dan nepotisme di pelabuhan Tanjung Bonang Sluke segera melaporkan ke KPK.

Kami berharap tim Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga segera turun menyelidiki pembangunan jeti (dermaga) yang didanai dari uang rakyat begitu besar hingga puluhan miliar rupiah yang telah selesai dikerjakan beberapa tahun lalu yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan untuk sandar kapal,” katanya.

Terkait dengan sejumlah investor pelabuhan Tanjung Bonang yang telah memenuhi kewajibannya tentunya pemerintah harus memberikan perlindungan.

Sementara itu Komisi A DPRD Kabupaten Rembang mengaku belum membahas penghentian pengoprasian pelabuhan yang tak berijin telah beroperasi sejak 2011 lalu.

Ketua Komisi A DPRD Ilyas mengatakan, pemerintah Kabupaten Rembang memang punya kewenangan untuk menutup pelabuhan Tanjung Bonang. Dengan begitu, keputusan menutup operasional pelabuhan tidak harus melalui Kementerian Perhubungan.

“Karena legalitas belum terpenuhi. Dan Pemda mempunyai kewenangan, karena pelabuhan berada di wilayah Kabupaten Rembang,” terangnya saat dikonfirmasi Kamis (17/3).

Meski pihaknya mengaku belum berbicara ke arah penutupan pelabuhan, namun lantaran adanya desakan kuat dari provinsi, Komisis A akan segera membahas hal tersebut, bersama anggota DPRD dan pihak eksekutif. “Bagaimana menyikapi pernyataan sekda dan DPRD Provinsi, akan segera dibahas. Yang pasti kami akan mencari solusi terbaik untuk Kabupaten Rembang,” tukasnya.

Ilyas juga menyoroti PT RBSJ yang selama ini terkesan tertutup soal informasi retribusi hasil operasional di pelabuhan Tanjung Bonang.

“Sebagai salah satu investor di pelabuhan setempat, ketika sudah ada operasional dan pendapatan seperti dari penyewaan stockpile dan lain-lain, RBSJ seharusnya mendapatkan income, dan income tersebut harus dilaporkan oleh RBSJ,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan, kemana larinya uang retribusi dari Operasional Pelabuhan Tanjung Bonang selama ini.

“Meskipun ada indikasi, sejauh ini kami belum menemukan bukti riilnya. Karena RBSJ juga belum pernah memperlihatkan dokumen-dokumen terkait pendapatan yang selama ini masuk ke RBSJ,” ungkapnya.

“Tapi di lapangan, adanya kegiatan-kegiatan di pelabuhan yang faktanya juga ada pembayaran-pembayaran, pasti ada (dana) yang mengalir, tapi kemana kita belum tahu,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Rembang ini mengusulkan, DPRD harus melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap Pelabuhan Tanjung Bonang tersebut.

Audit yang perlu dilakukan di antaranya audit regulasi untuk mengetahui legalitas pelabuhan, audit investasi untuk mengetahui besaran investasi yang telah ditanam investor dan audit income untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang berpotensi muncul dari kegiatan di pelabuhan itu, terangnya.

Ilyas menyatakan, sebelum ada audit, pihaknya belum percaya PT RBSJ belum mendapatkan pemasukan dari pelabuhan. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!