Mendagri Tjahjo Kumolo: Gubernur dan DPRD DKI Diharapkan Segera Sepakati APBD 2015

Ahok dan Ketua DPRD DKI Gelar Pertemuan Tertutup JAKARTA Redaksi.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa batas akhir penetapan Rancangan APBD DKI Jakarta tahun...

52 0

Ahok dan Ketua DPRD DKI Gelar Pertemuan Tertutup

 

JAKARTA Redaksi.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa batas akhir penetapan Rancangan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 adalah Jumat (20/3/2015). Oleh karena itu, Mendagri berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan DPRD DKI Jakarta memanfaatkan sisa waktu yang ada secara maksimal.

“Besok, sampai jam 24.00 WIB kami tunggu perdanya,” kata Tjahjo, di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Tjahjo menuturkan, Gubernur DKI dan DPRD harus lebih dulu mencapai kesepakatan secara musyawarah mengenai penetapan RAPBD tersebut. Kalau tidak mencapai kesepakatan, maka DKI Jakarta akan menggunakan pagu anggaran tahun 2014 dengan nominal sekitar Rp 72 triliun.

“Yang penting ada musyawarah karena keputusan APBD itu antara gubernur dan DPRD,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri telah menandatangani SK tentang evaluasi RAPBD DKI Jakarta. Gubernur DKI terus berkomunikasi dengan DPRD terkait penyusunan anggaran dan diklaim prosesnya telah rampung 90 persen.

Ahok sendiri pada Kamis (19/3/2015),dikabarkan telah menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di ruang kerjanya. Pertemuan keduanya membicarakan soal password e-budgeting yang diberikan kepada Ketua DPRD DKI.

“Jadi, kita kasih password ke Pak Ketua DPRD. Kalau yang kira-kira ragu, nilainya tidak benar atau pengadaan semua tidak benar, maka langsung pakai password ketua, di-lock (kunci). Saya pun tidak bisa membukanya. Cuma saya tahu, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak bisa pakai barang ini, karena ketua DPRD sudah mengunci,” ujar Basuki, usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD DKI, di Balaikota.

Dikatakan Basuki, jika Ketua DPRD DKI telah mengunci program kegiatan, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai penjelasan terkait kegiatan yang dimaksud.

“Ini kerja sama yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif. Tapi, legislatif bukan isi (anggaran), karena itu kan sudah jadi. Dan DPRD tidak boleh isi, karena yang isi SKPD. Jadi DPRD fungsi pengawasan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi menambahkan, dengan kerja sama yang dilakukan eksekutif dan legislatif dalam sistem e-budgeting, maka masalah permainan anggaran dapat diketahui. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif sangat baik.

“Yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas, berjalan. Kalau sekarang kan tidak. SKPD nakal, DPRD nakal, main sorot-sorotan,” ucapnya.

Dengan diberikannya password e-budgeting kepada dewan, Prasetyo pun merespons baik untuk bisa saling mengawasai, demi kepentingan masyarakat.

“Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada ID (identity card) saya yang pegang. Pak Gubernur tinggal bilang saya, saya tinggal nyari. Kalau nakal juga tidak saya kasih masuk, karena transparan,” tandasnya.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!