Soal Audit BPK: 'Ahok Stop Komentar, Gugat Saja ke MK!'

redaksi.co.id - Soal Audit BPK: 'Ahok Stop Komentar, Gugat Saja ke MK!' Pengamat ekonomi Yanuar Rizky meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk...

38 0

redaksi.co.id – Soal Audit BPK: 'Ahok Stop Komentar, Gugat Saja ke MK!'

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk berhenti mengomentari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau tidak terima, hentikan komentar ke sana kemari, gugat saja ke MK,” kata Yanuar saat dihubungi, Jumat, 15 April 2016.

BPK secara institusi adalah pilar lembaga tinggi negara. Jika ada yang tak beres, kata Yanuar, seharusnya dilaporkan secara hukum. Bukan malah dikomentari yang bisa merendahkan konstitusi negara.

“BPK itu ada dalam pasal UUD 45, bukan lembaga yang bisa sembarangan dinilai pakai opini,” ujar Yanuar.

Dalam dunia akuntan, kata Yanuar, perselisihan hasil audit dilakukan peer review. Sehingga, jika ada pengaduan terhadap hasil audit, ruangan yang tepat menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja, Mahkamah tak bisa menilai proses audit karena itu hanya bisa dilakukan dalam proses peer review. Yanuar menjelaskan, hasil audit adalah kesimpulan proses audit selama pemeriksaan.

Jika ada masalah dalam prosesnya, hal itu terkait pelaksanaan di lapangan. Hal itu hanya bisa dinilai dengan review oleh auditor lain, yakni dilakukan BPK negara lain yang dalam undang-undang BPK harus atas perintah DPR.

Maka dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi hanya akan menilai apakah proses yang dilakukan sudah mengacu pada undang-undang yang berlaku. “Kalau sudah ke Undang-Undang yang berlaku, ya, kesimpulan audit akan menjadi benar,” ucap Yanuar.

Beberapa hari yang lalu, Ahok mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa untuk kejangalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini dalam penyelidikan lembaga antirasuah.

Di sana, mantan Bupati Belitung itu mengatakan bahwa hasil audit BPK ngawur. Adapun Ahok mengatakan BPK menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dianggap tidak sesuai konteks pembelian RS Sumber Waras.

Sementara itu, BPK menghilangkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 bahwa boleh membeli lahan di bawah lima hektare. “Jadi itu apa dianggap tindak kriminal juga?”

Ahok siap membawa kisruh hasil audit ini ke rnaha hukum. “Jadi (BPK) enggak usah cari alasan yang lain sesuai temuan Anda kan mengatakan kerugian. Kalau enggak mau kalah, ya sudah dibawa ke pengadilan saja,” kata Ahok di kantornya di Balai Kota, Jumat, 15 April 2016. MAYA AYU PUSPITASARI

(red/aini/J)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!