Resmikan Kantor BPN Rembang, Menteri Ferry Ungkap Kiat Khusus Pembebasan Lahan Proyek Pemerintah

 REMBANG Redaksi.co.id -Menteri Agraria dan Pertanahan, Fery Mursyidan Baldan memiliki kiat khusus dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh adalah membekukan...

43 0

 

REMBANG Redaksi.co.id –Menteri Agraria dan Pertanahan, Fery Mursyidan Baldan memiliki kiat khusus dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek pemerintah. Salah satu cara yang ditempuh adalah membekukan sertifikat lahan-lahan di lokasi titik proyek yang dijadikan titik proyek progam pembangunan.

Sebelum membekukan sertifikat, Kementrian Agraria akan meminta titik lokasi dari masing-masing Kementrian maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut sebagai langkah agar Kementrian Agraria memiliki peta lokasi tanah. Sehingga ketika proses pembangunan, tanah tidak bisa berpindah kepemilikannya.

Sertifikat lahan akan kami bekukan, tidak bisa dialihnamakan ke orang lain. Setelah ada peta lokasi, kami bekukan sertifikat itu selama lima tahun ke depan, terang Fery di sela peresmian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Jumat siang (27/3).

Lebih lanjut Fery Mursidan Baldan menjelaskan, kendati demikian pihaknya tetap memberikan kesempatan kepada warga yang terpaksa menjual tanahnya disebabkan kebutuhan ekonomi. Namun, tanah tersebut tidak boleh dijual kepada pihak swasta.

Apabila terpaksa dijual, negara harus beli. Jika proyek berlangsung, proses ganti rugi pada pihak yang tepat, ujarnya.

Menteri Fery yang juga politisi dari partai Nasdem, ini juga menyindir sikap warga yang terkenan imbas proyek pembangunan yang tetap bertahan di lokasi. Baginya, sikap warga tersebut hanya mengklaim mempunyai tanah serta bukan warga asli setempat.

Karakter warga kena proyek Tol misalnya, pasti akan meninggalkan lokasinya. Mereka sudah mulai berfikir kemana akan pindah. Biasanya juga tempat yang terkena proyek daerahnya bisa lebih maju, ungkapnya.

Dia juga menegaskan, untuk masalah sengketa tanah ini, Negara tidk boleh membiarkan. Negara harus selalu hadir jika ada permasalahan di masyarakat.

Bila ada sengketa lahan jangan buru-buru lapor Polisi
Menteri Fery meminta kepada masyarakat, jika menghadapi sengketa lahan tidak buru-buru lapor polisi.

Jangan buru-buru ke polisi, datang dulu ke kantor pertanahan, terangnya.

Fery juga menyebutkan, biasanya terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pertanahan. Biasanya bergesernya patok tanah atau lahan yang belum disertifikat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukanlah wilayah eksklusif. Keberadaan BPN untuk memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai ada masalah pertanahan, jelasnya.

Dia juga mempersilakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan BPN dalam upaya percepatan sertifikasi asset yang dimilikinya.

BPN sebagai mitra konstruktif untuk memperkuat visi dan misi Pemda, katanya.

Dalam peresmian gedung kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, Menteri Agraria dan Tata Ruang juga menyerahkan sertifikat tanah kepada sejumlah warga. Sertifikat juga diberikan kepada pemilik tanah wakaf yang digunakan sebagai sarana ibadah.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!