Mengurai Benang Kusut Pelabuhan Tanjung Bonang; Reklamasi dan Bongkar Muat Tak Jelas

 REMBANG Redaksi.co.id – Sengkarut pengelolaan dan legalitas pelabuhan Tanjung Bonang mendapat sedikit titik terang. Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dinyatakan sah secara hukum. Sedangkan legalitas reklamasi...

73 0

 

REMBANG Redaksi.co.id – Sengkarut pengelolaan dan legalitas pelabuhan Tanjung Bonang mendapat sedikit titik terang. Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dinyatakan sah secara hukum. Sedangkan legalitas reklamasi dan aktivitas bongkar muat masih dipertanyakan, lantaran aspek perijinan yang belum jelas.

Hal itu mencuat pada pertemuan studi banding 25 orang anggota Komisi A dan komisi C DPRD kabupaten Rembang dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), anak perusahaan PT Pelindo, di Surabaya III Kamis (26/3).

Perusahaan yang berpengalaman sebagai pengelola pelabuhan ini memberikan sejumlah pemaparan kepada anggota dewan tentang tata kelola pelabuhan.

Sekretaris PT BJTI, Widyaswendra, mengaku heran dengan penyampaian anggota Dewan dari komisi A dan C kalau aktivitas reklamasi lahan pelabuhan Tanjung Bonang kendati ijinnya belum jelas namun telah dioprasikan.

Dia mendapat informasi bahwa reklamasi lahan pelabuhan seluas 28 hektar tersebut hanya berdasarkan Rekomendasi mantan Bupati Moch. Salim. Padahal, bupati hanya berhak mengeluarkan ijin reklamasi, jika sudah ada perda yang mengaturnya.

“Jika belum ada Perda, yang berwenang mengeluarkan ijin (reklamasi) semestinya adalah kemenhub,” paparnya saat dihubungi melalu selulernya usai pertemuan dengan anggota DPRD Rembang.

Widyaswendra menambahkan, legalitas pelabuhan Tanjung Bonang harus dipisahkan, antara status hukum dermaga/jety, operasional, dan lahan pelabuhan hasil reklamasi yang telah difungsikan sebagai infraktruktur bongkar muat. Sebab penyertaan modal pembangunan pelabuhan juga didapat dari berbagai sumber.

“Pelabuhan Tanjung Bonang (dermaga. Red) statusnya tetap legal, salah satu dasarnya adalah penyertaan APBN dan APBD yang telah ada kajian sebelumnya,” ungkapnya.

Namun berkaca pada pelabuhan regional pada umumnya, sekitar 80% dari aktivitas di Tanjung Bonang dilakukan di darat.

“Yang ilegal adalah kegiatan reklamasi dan Bongkar Muat yang tanpa memenuhi aspek-aspek legalitas yang semestinya dipenuhi sesuai UU no 17 tahun 2008 tentang kepelabuhanan,” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Rembang, Ilyas, menjelaskan, maksud kunjungan kerja komisi A dan Komisi C ke anak perusahaan Pelindo III di Surabaya untuk menyelesaikan persoalan perijinan dan pengelolaan pelabuhan tanjung bonang yang selama ini belum ada penyelesaiannya dari pemerintah.

Padahal kisruh yang berkepanjangan mengakibatkan ketidakpastian hukum, utamanya menyangkut pengelolaan pelabuhan.

Kita juga mencari solusi terhadap ketidaknyamanan para pengusaha (invesntor ) yang terlanjur menanamkan modalnya di kawasan pelabuhan tanjung bonang itu, terangnya.

Sebelumnya kita telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pelabuhan yang diduga menjadi sumber permasalahan. Usai kunker ini kami akan segera mempelajari dokumen yang ada, baik itu yang dimiliki oleh Pemkab maupun pengusaha yang telah menanamkan modalnya di pelabuhan, imbuhnya.

Ilyas menegaskan, DPRD Rembang akan segera menyelesaikan polemik di pelabuhan secara tepat dan adil. Artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Diakuinya, pada awalnya tidak ada persoalan di dalam pembangun Pelabuhan Tanjung Bonang. Tetapi seiring perkembangan, beberapa investor mulai ikut-ikutan membangun pelabuhan di kawasan tersebut dengan cara mereklamasi pantai.

Sudah ada empat investor yang mengaku telah menanamkan modalnya di kawasan pelabuhan. Mereka adalah PT Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK), PT Bangun Arta Kencana (BAK), PT Samudera Bumi Alam Persada (SBAP), dan PTAmir Hajar Kilsi (AHK).

Mereka itu kini menuntut jaminan hukum kepada Pemkab Rembang, utamanya menyangkut kepemilikan hak guna bangunan (HGB) atas luasan lahan hasil reklamasi, tandasnya.

Sementara itu berdasarkan informasi hasil kunker/Studi Banding Anggota Komisi C DPRD Rembang Ke PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) anak perusahaan Pelindo III tentang kepelabuhanan, maka pihak-pihak yang melakukan reklamasi harus bisa menunjukkan ijin dari Kemenhub untuk melakukan kegiatan reklamasi, termasuk ijin kelola dan kegiatan operasional.

Yang perlu dijadikan perhatian terhadap pelabuhan Tanjung Bonang Sluke adalah aspek legalitasnya, karena setidaknya dibutuhkan 21 ijin untuk pengelolaan pelabuhan. Investor juga akan banyak tertarik jika ada kepastian hukum di pelabuhan tersebut.

HPL a/n Pemkab skitar 8.1 Hektare merupakan kabar yg baik. Lahan sekitar 22 hektare yang belum ada HPL-nya juga harus diatas namakan Pemkab, sesuai amanat UU fasilitas umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dimiliki oleh negara.

Di atas HPL tersebut, nantinya dapat diterbitkan HGB yang bisa dikelola oleh BUMD maupun swasta, dengan perhitungan bisnis yang profesional.

Segala kegiatan yang berlangsung di pelabuhan dan sekitarnya jika tidak memenuhi ijin-ijin lengkap maka kegiatan tersebut ilegal.

Pelabuhan Tanjung Bonang tetap legal, salah satu dasarnya adalah penyertaan APBN dan APBD yang telah ada kajian sebelumnya.
Yang ilegal adalah kegiatan reklamasi dan bongkar muat yang tanpa memenuhi aspek-aspek legalitas yang semestinya dipenuhi sesuai UU no 17 tahun 2008 tentang kepelabuhanan. Dan tidak hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari pelabuhan tersebut.

Komisi akan membentuk pansus, terdiri dari beberapa tim ahli, untuk memaksimalkan Tanjung Nonang.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!