Pelabuhan Tanjung Bonang Layak Jadi Pelabuhan Pengumpul

 REMBANG Redaksi.co.id -Pelabuhan Tanjung Bonang harus jadi pelabuhan pengumpul. Selain karena peraturan perundang-undangan mengharuskan demikian, banyak pengguna jasa pelabuhan di Rembang yang membutuhkan layanan angkutan laut lintas...

46 0

 

REMBANG Redaksi.co.id –Pelabuhan Tanjung Bonang harus jadi pelabuhan pengumpul. Selain karena peraturan perundang-undangan mengharuskan demikian, banyak pengguna jasa pelabuhan di Rembang yang membutuhkan layanan angkutan laut lintas provinsi.

Demikian dinyatakan Ketua Komunitas Rasional (Komras) Jateng, Djani, ketika dihubungi Rabu (1/4/2015).

Dia mengatakan, Permenhub Nomor PM 51/2015 mengharuskan penyelenggaraan Tanjung Bonang oleh pusat.

Permenhub Nomor PM 51/2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut yang ditetapkan tanggal 23 Pebruari 2015 dan telah diundangkan pada tanggal 24 Pebruari 2015.

Djani menyebutkan bunyi pasal 119, Untuk pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal yang belum diselenggarakan oleh UPP pemerintah daerah, usulan penetapan RIP pelabuhan pengumpan regional dan pengumpan lokal diajukan oleh UPP pemerintah pusat.

Menurut Djani, dalam UU Pelayaran dan PP Kepelabuhan, yang berwenang mengajukan penetapan RIP adalah penyelenggara pelabuhan, maka ketentuan tersebut secara implisit bermakna bahwa pelabuhan yang belum diselenggarakan oleh UPP pemerintah daerah, dengan berlakunya Permenhub PM 51/2015 kewenangan penyelenggaraannya diambil alih oleh UPP pemerintah pusat.

Di sisi lain, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan pusat adalah penyelenggaraan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, ini artinya Tanjung Bonang harus diambil alih oleh pusat dan dijadikan pelabuhan pengumpul,” terang Djani.

Disinggung mengenai pernyataan Komras sebelumnya kalau Tanjung Bonang harus dikelola pemkab, Djani menjelaskan, selain karena Permenhub 51/2015 belum terbit, penyelenggaraan pelabuhan oleh Pemkab Rembang hanya terbatas pada pelabuhan pengumpan lokal.

Ini kurang strategis, tapi kalau mau ditingkatkan hierarkinya, kewenangan pemkab juga hilang,” paparnya.

Lanjut Djani, pengelolaan pelabuhan mensyaratkan kemampuan yang handal dari SDM dan perangkat regulasi dan sistem kediklatan pendukungnya.

Pemkab Rembang jelas tidak siap, buktinya kemelut Tanjung Bonang sampai berlarut-larut, sindirnya.

Dalam konteks pengelolaan pelabuhan, tidak menjadi soal siapa yang memegang peran penyelenggara pelabuhan, asalkan dapat menghasilkan keuntungan bersama (mutual benefit). Untuk itu perlu dikembangkan kerjasama pusat-daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!