Diduga Korupsi Rp 1,5 Miliar, Kepala Satpol PP Kab Bekasi Ditahan Polisi

 BEKASI Redaksi.co.id – Lagi kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi terbongkar. Kali ini jajaran Polresta Bekasi Kabupaten yang membongkar kasus korupsi ini. Tindak pidana korupsi ini melibatkan...

20 0

 

BEKASI Redaksi.co.id – Lagi kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Bekasi terbongkar. Kali ini jajaran Polresta Bekasi Kabupaten yang membongkar kasus korupsi ini. Tindak pidana korupsi ini melibatkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten, Jawa Barat, berinisial DJA.

Selain DJA, penyidik Unit Keamanan Negara (Kamneg) Polresta Bekasi Kabupaten, juga menahan dua pelaku lainnya, yakni S, selaku PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DS selaku Bendahara Pengeluaran di SKPD Satpol PP Kabupaten Bekasi. Ketiga pelaku merupakan pejabat eselon di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Kami menahan ketiga pelaku pada Rabu, 1 April 2015. Mereka diduga melakukan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara di SKPD Satpol PP Kabupaten Bekasi, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar,” ujar Kasat Reskrim Polresta Bekasi Kabupaten, Kompol Wirdhanto Hadicaksono, di Markas Polresta Bekasi Kabupaten, Cikarang Utara, Kamis (2/4/2015).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil penyerapan APBD 2013 dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan terdapat selisih sebesar Rp 1.591.469.673 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sebesar Rp 884 juta telah dikembalikan ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Sehingga masih tersisa kerugian negara sekitar Rp 707,5 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku.

“Modus operandi para pelaku, adanya kesepakatan bersama memasukkan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan NPD (nota pencarian dana) yang diajukan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) selanjutnya mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) sebanyak 27 kali sehingga kegiatan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat PPTK,” imbuhnya.

Ketiga pelaku dijerat Pasal 2, 3, 9 dan 12 huruf e UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20/2001, tentang Pemberantasan Tipikor dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!