Pelaksana Reklamasi Sekitar Pelabuhan Tanjung Bonang Terancam Pidana

REMBANG Redaksi.co.id – Reklamasi pantai di pelabuhan Tanjung Bonang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke yang telah usai dilakukan oleh sejumlah investor diduga tidak mengantongi izin dan banyak pihak...

35 0

REMBANG Redaksi.co.id – Reklamasi pantai di pelabuhan Tanjung Bonang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke yang telah usai dilakukan oleh sejumlah investor diduga tidak mengantongi izin dan banyak pihak yang mempertanyakan legalitasnya.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, reklamasi pantai puluhan hektar tersebut terdapat sejumlah tumpukan ribuan ton hasil tambang batu putih dan batu bolder serta sejumlah alat berat. Selain itu di lokasi reklamasi juga terdapat sejumlah kontainer yang difungsikan untuk kantor milik sejumlah investor, yang melakukan reklamsi.

Atas kondisi itu Koordinator Studi Pemberdayaan Masyarakat Bambang Wahyu Widodo berencana akan melaporkan sejumlah perusahaan yang telah mereklamasi pantai di sekitar pelabuhan Tanjung Bonang ke aparat penegak hukum. Terlebih hasil reklamasi itu sebelum aparat kepolisian Polres Rembang melakukan razia juga telah di oprasikan dan difungsikan sebagai sarana jasa pengiriman bahan tambang ke luar pulau.

Tanah di bibir pantai merupakan tanah negara, jadi untuk memanfaatkan tanah negara haruslah diketahui oleh negara. Artinya, apapun perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan negara harus diketahui oleh negara. Sebab, pelebaran suatu wilayah secara hedografi harus diketahui institusi terkait karena nantinya akan ada perubahan peta untuk dunia,” jelasnya.

Masih kata Bambang, mestinya para investor itu sebelum melakukan reklamasi di pelabuhan harusnya terlebih dahulu memperoleh izin dan mengantongi Analisis Mengenai Lingkungan (Amdal), disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai aturan sebelum ada kegiatan reklamasi Bupati terlebih dahulu mengeluarkan surat rekomendasi kepada Syahbandar, kemudian syahbandar yang akan mengajukan ke Kementerian Perhubungan. Itupun tentunya terlebih dahulu harus ada peraturan daerah tentang reklamasi.

Hingga saat ini kami tidak pernah mengetahui secara pasti apakah kegiatan reklamasi yang dilakukan sejumlah investor itu telah mengantongi surat rekomendasi baik dari Pemkab Rembang maupun Kementrian Perhubungan,” katanya.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, sesuai aturan yang ada setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan atau reklamasi alur pelayaran dalam kolam pelabuhan tanpa izin pemerintah bisa dipidana penjara berdasarkan pasal 318 UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Sementara, pejabat yang memberikan rekomendasi reklamasi tanpa melalui regulasi yang benar juga bisa dipenjara.

Pejabat yang memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha untuk memudahkan usaha bagi investor tersebut. Sanksinya jelas pidana penjara dan denda. Jadi, jangan main-main dengan aturan hukum,” ungkap penggiat anti korupsi Bambang Lespem.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rembang Suyono saat dikonfirmasi terkait hal tersebut enggan berkomentar dan mengatakan tidak tahu.

Kalau persoalan ijin reklamasi di pelabuhan Tanjung Bonang itu lebih baik ditanyakan langsung saja ke Pak Prilistiyo selaku Direktur PT RBSJ Badan Usaha Modal Daerah yang mengetahui secara jelas,ungkapnya.

Santoso Direktur PT AHK salah satu investor pelaksana reklamasi saat dihubungi melalui selulernya kendati nada telp tersambung namun tidak dijawab. Sementara investor lainnya enggan berkomentar. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!