Investor Pelabuhan Tanjung Bonang Abaikan Intruksi Gubernur

 REMBANG Redaksi.co.id – Kendati telah dilakukan razia penertiban dokumen oleh jajaran kepolisian Polres Rembang dan berulang kali dihimbau oleh Gubernur Jawa Tengah agar oprasional Pelabuhan...

41 0

 

REMBANG Redaksi.co.id – Kendati telah dilakukan razia penertiban dokumen oleh jajaran kepolisian Polres Rembang dan berulang kali dihimbau oleh Gubernur Jawa Tengah agar oprasional Pelabuhan Panjung Bonang (PTB)dihentikan sementara, namun aktifvtas loading material, penyandaran tongboat, dan pengiriman barang tambang diatas tanah reklamasi yang dilakukan oleh salah satu investor itu masih berjalan.

Berdasarkan pantauan wartawan hingga hari Rabu (8 April 2015) aktivitas bongkar muat di PTB itu masih berlangsung, tanpa menghiraukan aturan-aturan yang ada. Terlebih mereka para investor yang mengklaim pemilik reklamsi itu terkesan tak menggubris himbauan Gubernur Jawan Tengah Ganjar Pranowo bahkan tak mengindahkan sanksi hukum pidana bagi pelaku reklamasi yang memanfaatkan untuk bongkar muat yang diduga jumlah pendapatannya selama beroprasi mencapai puluhan miliar perbulan.

Sebelumnya aktivitas itu sempat berhenti beberapa hari. Berhentinya aktivitas itu dipicu oleh peryataan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono, yang melarang PTB beroperasi karena segepok perijinan pelabuhan yang harus dilengkapi dulu oleh instansi pemerintah dan juga swasta.

Pelarangan beroperasi PTB pun berulang kali diungkapkan oleh Gubernur Jateng

“Ya kan beberapa waktu lalu udah berhenti Kalau tidak ada izinnya lebih baik jangan beroperasi dulu lah biar sesuai dengan peraturan,” kata Ganjar Pranowo usai pelantikan Bupati Rembang di Semarang, 6 April 2015

Kadinhubkominfo Kabupaten Rembang, Suyono saat dikonfirmasi Selasa (7/4), membantah bahwa pernyataan Sekda dan Gubernur Jateng di media tidak bisa dijadikan pedoman pemberhentian operasional. “Pernyataan kan tidak bisa dijadikan pedoman pelarangan beroperasi,” tegasnya.

Mengenai tanah pelabuhan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemda seluas 8,1 Hektar yang selama ini dimanfaatkan di pelabuhan, dirinya selaku pengguna barang malah menyatakan tidak tahu dan menyarankan wartawan menanyakan ihwal penggunaan tanah HPL Pemda itu kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).

“Waduh saya tidak tahu, tanyakan sama pak Dody saja nggeh,” ungkapnya.

Mengenai kembali beroperasinya PTB, Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang, Dody Sambodo mengatakan saat ini dirinya sedang perjalanan ke Jakarta. Ada rapat di kementrian perhubungan. Saat disinggung apakah rapat itu berkaiatan soal ijin pelabuhan ia menjelaskan, kalau dari Kementrian Perhubungan hingga saat ini belum ada pembahasan soal ijin dan menyerahkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Terpisah Ketika diminta pendapatnya, Ketua Komunitas Rasional (Komras) Jateng, Djani sangat menyayangkan sikap tak acuh Kadinhubkominfo Rembang atas pemanfaatan tanah HPL pemkab oleh pihak lain. Dia mengingatkan mengenai wewenang dan tanggung jawab Kadinhubkominfo sebagai pengguna barang milik daerah berdasarkan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut PP tersebut, lanjut Djani, salah satu wewenang dan tanggung jawab pengguna barang milik daerah adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

“Tanggung jawab ini nampaknya diabaikan,” terangnya.

Menurutnya, dari pemanfaatan tanah HPL tersebut seharusnya ada penerimaan yang masuk kas daerah. “Kalau sudah ada yang memanfaatkan tapi tidak ada penerimaan daerah, itu artinya ada kerugian daerah,”ungkapnya.

Dan ada sanksi administratif dan/atau sanksi pidana bagi pihak yang mengakibatkan kerugian daerah karena kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!