Polemik Pengoperasian Pelabuhan Tanjung Bonang Mulai Terurai

 SEMARANG Redaksi.co.id - Bertempat di ruang rapat gedung A Lantai 1V Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung rapat kiordinasi membahas permohonan Ijin Oprasional Terminal Sluke Pelabuhan...

27 0

 

SEMARANG Redaksi.co.id – Bertempat di ruang rapat gedung A Lantai 1V Kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung rapat kiordinasi membahas permohonan Ijin Oprasional Terminal Sluke Pelabuhan Tanjung Bonang (PTB) Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke Rembang (Kamis 9 April 2015).

Rapat koordinasi yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu berkaitan dengan polemik legalitas pengoprasian Pelabuhan Tanjung Bonang (PTB) yang selama ini masih terus bergejolak.

Pertemuan pagi itu dipimpin langsung oleh asisten II Ir DJoko Sutrisno M.Si didampingi Kepala Dishubkominfo Jawa Tengah Satrio Hidayat dan Bupati Rembang H Abdul Khafidz.

Dalam rapat yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu, Djoko Sutrisno sempat kaget setelah mendengarkan penjelasan dari kepala Badan Pertanahan Rembang Tri Margono yang menyampaikan di hadapan semua pejabat terkait dan semua investor bahwa dalam warkah Hak Penggunaan Lahan (HPL) seluas 8,1 hektar atas nama Pemkab Rembang itu tidak ada hubungannya dengan. UPP Pelabuhan.

Namun yang membuat pertanyaan kenapa selama beroperasi sejak bulan oktober 2014 pelabuhan Tanjung Bonang justru dikendalikan langsung oleh UPP Pelabuhan.

Padahal dalam pertemuan jelas dinyatakan oleh Kepala UPP, pelabuhan itu non komersial. Keterangan tersebut langsung disampaikan KUPP Kelas III Rembang Dodi Sambodo.

Ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah menarik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai aturan. Selain itu Asisten II juga bertambah kaget setelah mendapatkan penjelasan dari Komisaris Utama. PT Pelabuhan Rembang Kencana Mindo Herbert Sitorus yang membeberkan secara detail copy data melalui proyektor bahwa selama ini sebetulnya pelabuhan Tanjung Bonang telah memiliki RIP DLKR dan DLKP. Namun menurutnya, dokumen- dokumen yang sah itu sengaja ada yang mengambil dan menyembunyikan dari kantornya. Penyembunyian data itu diduga untuk menghambat proses perijinan pengoprasian pelabuhan.

Ia meminta Direktur PT RBSJ selaku Badan Usaha Modal Daerah yang menjalin kerja sama dengan investor sesuai surat perjanjian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati bertanggung jawab.

Mindo juga mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke aparat Kepolisian Polres Rembang. Ia berharap dalam waktu dekat dokumen – dokumen penting milik PT PRK itu bisa segera diserahkan ke Pemprov Jateng demi kepentingan bersama agar polemik pengolalan pelabuhan Tanjung Bonang bisa segera selesai.

Menanggapi sejumlah penjelasan itu Asisten II Setda Propinsi Jawa Tengah langsung meminta Bupati Rembang segera membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa unsur guna menyelesaikan persoalan ijin oprasional Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke.

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan, pembentukan tim gabungan itu merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi soal Pelabuhan Tanjung Bonang.

Diharapkan, paling lambat awal pekan depan tim tersebut sudah mulai bekerja.

Ia menyebutkan, tugas pokok dari tim gabungan tersebut adalah mengurai segala persoalan
yang terjadi terkait Tanjung Bonang. Salah satu yang akan digali adalah soal siapa saja investor yang berhak melakukan aktifivitas di sana.

Kamis pekan depan kami akan segera mengundang seluruh pihak-pihak terkait agar persoalan pelabuhan Tanjung Bonang selesai,”terangnya.

Hanya saja, Hafidz enggan memperinci aspek apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kisruh berkepanjangan di Tanjung Bonang.

Saat ditanya soal penyebab kekisruhan, ia enggan berspekulasi. Yang pasti, katanya, tim gabungan nanti akan meneliti kegiatan-kegiatan yang selama ini terjadi di Tanjung Bonang. Hal-hal yang masih kurang akan disempurnakan dan bisa segera selesai.

Dalam pertemuan itu Direktur PT RBSJ Prilistyo di hadapan pejabat pemprov dan Bupati juga berjanji akan segera menyerahkan dokumen-dokumen ijin itu agar persoalan pelabuhan segera selesai.

Turut hadir dalam pertemuan, Kepala Dinhubkominfo Rembang Suyono, Kepala KPPT Rembang Sugiarti, Kabag Pemerintahan setda Rembang Drs Akhsanudin, dan seluruh investor pelabuhan masing masing PT AHK PT SBAP PT BRTK dan PT BAK. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!