PSDKP Brondong Berikan Wawasan Jaga Ekosistem Laut

LAMONGAN Redaksi.co.id - Dinas Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong (Satker PSDKP) memberikan wawasan tentang penggunaan alat tangkap dan kerusakan sumberdaya laut kepada kelompok pengawas...

31 0

LAMONGAN Redaksi.co.id – Dinas Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Brondong (Satker PSDKP) memberikan wawasan tentang penggunaan alat tangkap dan kerusakan sumberdaya laut kepada kelompok pengawas masyarakat, Kamis (16/4/2015) di kantor Pokmaswas Brondong , Lamongan.

Kepala PSDKP brondong, Joko siswanto S.PI yang menjadi pembicara menjelaskan secara panjang lebar kepada pokmaswas agar selalu memperhatikan sumber daya ikan dan menjaga konservasi alam,khususnya terumbu karang.

Kesadaran nelayan yang kurang akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan bisa berakibat pada hasil tangkapan. “Maka dengan menjaga dan memperhatikan kelestarian laut itulah yang diharapkan, sebab sawahnya nelayan adalah laut,jika tidak dijaga ekososistemnya maka ladang ikan akan berkurang secara drastis. Dengan menggunakan alat tangkap yang sudah diatur oleh negara itulah salah satu cara kita menjaga kelestarian ekosistem laut,” ujar joko.

Didampingi oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Pesisir Kabupaten Lamongan dan Kasatpol Air, PSDKP juga lebih gamblang menjelaskan kriteria alat tangkap yang tidak melanggar ketentuan yang sudah pasti hukumnya.

Namun Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan No 01 dan 02 tahun 2015 masih belum pasti penerapan sanksi hukumnya, karena masih dalam tarap evaluasi keputusan.

Ditegaskannya, pasti akan ada solusi yang tak akan sepenuhnya merugikan masyarakat nelayan.

Peraturan menteri tersebut belum mutlak karena surat ijin penangkapan cantrang yang dibatasi adalah batas kadaluarsa ijinya sampai bulan september 2015. Jika SIPI tersebut masih aktif maka masih bisa berlayar dan menangkap ikan dengan alat tangkap cantrang tersebut hingga menunggu sampai final keputusan dan sanksi tersebut.

“Dan kabar terakhir persoalan keputusan menteri kelautan tersebut saat ini dibawa ke OMBUSDMAN,” katanya.

Joko juga menambahkan tentang kewajiban perorangan atau kelompok untuk mengurus surat ijin usaha pengelolaan ikan baik laut maupun tambak.

Tak akan rugi jika sudah mendapat surat ijin usaha kerena market bisa semakin luas, dan tentunya akan ada pembinaan secara administrasi dalam mengembangkan pemberdayaan pembinaan masyarakat pesisir pada khusunya.

“Hal ini sesuai dengan Undang Undang tentang, pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Ikan dan Kelautan,”ujarnya.

Tak hanya memberi wawasan tentang sumberdaya kelautan dan alat tangkap, Kasatpol Air, AKP Fadelan juga memberi wejangan tentang kelengkapan surat-surat ketika berlayar, karena tertinggal 1 surat saja bisa menimbulkan sanksi secara pidana dan administratif

“Maka dari itu sebelum berangkat harus mempersiapkan secara cermat kelengkapan surat berlayar seperti surat ijin berlayar (SIB), surat ijin penangkapan ikan (SIPI).

Tak lupa juga dia juga menginstruksikan kepada seluruh nelayan dan pemilik kapal untuk selalu membawa safety (pelampung) untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu terjadi laka laut.

Para nelayan pantura selalu mengabaikan alat keselamatan tersebut. “afety memang sepele tapi sangat penting kegunaanya.” ujarnya.(angga mega)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!