Presiden Jokowi adalah Petugas Rakyat Indonesia, bukan Petugas Partai

JAKARTA Redaksi.co.id - Penekanan bahwa Presiden dan jajaran kabinetnya adalah petugas partai dinilai tidak pada tempatnya, dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial.“Presiden adalah petugas rakyat. Menerima...

27 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Penekanan bahwa Presiden dan jajaran kabinetnya adalah petugas partai dinilai tidak pada tempatnya, dan bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial.

“Presiden adalah petugas rakyat. Menerima mandat dari rakyat, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, sesuai konstitusi,” tegas Ketua Umum Lembaga Kajian Kebijakan Publik Indonesia (LKKPI), Achmad Yahya kepada Redaksi.co.id, Minggu (19/4/2015).

Dikemukannya, Jokowi adalah kader PDIP yang dipercaya rakyat menjadi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Presiden Jokowi adalah kader PDIP yang dihibahkan untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia dengan masa bakti 2014-2019,” ujarnya lagi.

Achmad Yahya yang juga merupakan alumni PPRA 42 Lemhannas RI mengingatkan, Presiden harus bekerja sesuai amanat UUD 1945. Demi untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan atau kelompok tertentu saja, sehingga tidak bijak jika selalu ditekankan bahwa presiden adalah petugas partai.

Sedangkan Praktisi Hukum Qarrel Ticualu berpendapat bahwa Presiden Jokowi itu petugas partai yang diminta mengabdi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

KPH Karyonagoro

KPH Karyonagoro

Sementara itu tokoh spiritual Kraton Surakarta KPH Karyonagoro mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sekarang bukan Petugas Partai, tapi Petugas Rakyat Indonesia.

“Tugas Presiden Jokowi adalah mensejahterakan dan membangun rakyat Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bermartabat dan berbudaya luhur, dan tetap rendah hati,” tandasnya kepada Redaksi.co.id.

Pengamat politik dari Charta Politica, Yuniarto Wijaya juga menyatakan, sebutan petugas partai, jika ditujukan kepada Presiden, adalah tidak tepat karena bertabrakan dengan sistem presidensial.

“Istilah petugas partai tidak tepat karena bertabrakan dengan sistem presidensial,” kata Yuniarto.

Menurut dia, ketika kader partai terpilih menjadi presiden baik sebagai kepala negara maupun pemerintahan maka yang bersangkutan menjadi milik semua golongan di negeri ini.

“Itu artinya presiden harus lepas dari partai, tidak bisa disebut sebagai petugas partai lagi,” katanya.

Ia mempersilahkan semua kader partai disebut sebagai petugas partai, namun ketika sudah jadi presiden, aturan yang diberlakukan harus di bawah ketentuan UU.

“Presiden merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai lagi,” tegasnya.

Menurut dia, Presiden tidak perlu memberi tanggapan kepada PDIP yang penting keputusan-keputusan yang diambil independen dan tidak diintervensi partai politik.

“Presiden ada di atas semua golongan, partai politik bisa saja mengkritisi kebijakan pemerintah melalui jalur parlemen,” katanya.

Menurut Yuniarto, Jokowi merupakan presiden yang tidak menjadi ketua partai politik. “Ini merupakan hal positif yang bisa diteruskan di masa mendatang,” katanya.

Menurut dia, kondisi itu bukan berarti ada deparpolisasi atau peran parpol dikebiri karena partai dapat berperan lebih besar di parlemen.

Sebelumnya, seperti diketahui, setelah terpilih kembali menjadi ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato keras saat penutupan Kongres IV PDIP. Megawati menegaskan, setiap kader PDI Perjuangan, yang tidak mau disebut petugas partai dipersilakan keluar.

“Kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!” tegas Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (11/4) pekan lalu.(AR/tyo/rosidi)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!