Kejaksaan Negeri Rembang Periksa Enam Pegawai DPU

916

REMBANG Redaksi.co.id – Penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang memeriksa enam pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang atas dugaan korupsi proyek drainase di Dusun Pentil Desa Gunungsari-Kaliori tahun 2014, Selasa (21/4). Mereka diketahui merupakan anak buah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Chaeron yang telah ditetapkan tersangka.

Kepala Kejari Rembang I Wayan Eka Putra melalui Kasi Pidsus Eko Yuristianto menyebutkan, diperiksanya enam pegawai DPU Rembang ini masih sebagai saksi atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan sistem saluran drainase yang menelan anggaran sebesar Rp197 juta.

Pihak Kejari memperkirakan, nilai kerugian negara akibat penyimpangan proyek pada program penyehatan lingkungan permukiman yang dikerjakan DPU Rembang tersebut sebesar Rp 33,9 juta.

Meski begitu, pihaknya tak menyebutkan siapa saja nama-nama pegawai yang diperiksa. Eko hanya menyebutkan antara lain bendahara DPU, pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.

Ya benar sudah kami periksa sejak pukul09.00 WIB tadi, tegasnya saat ditemui wartawan, Selasa (21/4)

Menurut Eko, meski status keenam orang yang diperiksa itu masih sebagai saksi, tetapi dipastikan ada yang naik status menjadi tersangka. Namun itu tidak sekarang, tetapi nanti sembari menunggu perkembangan hasil pemeriksaan.

Setelah anak buah Chaeron, pihak Kejari akan memanggil para saksi untuk tersangka Sinarman. Baik Chaeron maupun Sinarman merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terhadap tujuh proyek yang telah diterbitkan surat perintah penyidikan atau sprindiknya.

Kami menangani kasus dugaan korupsi di DPU, secara pelan-pelan, karena keterbatasan jaksa penyidik. Kejari sudah melapor kepada Kejati Jawa Tengah untuk meminta tambahan jaksa, tetapi sejauh ini belum dipenuhi, tandasnya.

Eko menambahkan, pihaknya belum akan melakukan penahanan terhadap Chaeron maupun Sinarman.

Dia menyebutkan, proses hukum terhadap kasus ini masih cukup lama.

Eko mengaku masih harus menunggu perhitungan ahli terkait pekerjaan dan perhitungan BPKP terkait nilai kerugian Negara.

Perhitungan terhadap pekerjaan dan nilai kerugian negara akan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap para saksi dianggap cukup dan selesai.

Chaeron dan Sinarman dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya paling singkat dua tahun penjara.(hasan)

loading...

Comments

comments!