Awasi Program Penyertaan Modal Negara ke BUMN, DPR Minta Laporan Berkala 3 Bulanan

JAKARTA Redaksi.co.id - Terkait dengan tindak lanjut program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBN-P 2015, DPR RI telah menetapkan...

30 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Terkait dengan tindak lanjut program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBN-P 2015, DPR RI telah menetapkan pola pengawasannya.

Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafiz Thohir mengatakan, salah satu mekanisme pengawasan yang ditempuh, dengan cara menganalisa laporan progres pekerjaan yang berkaitan dengan kucuran penyertaan modal atau tambahan modal, per periode 3 bulanan.

“Salah satu mekanisme pengawasan yang kita tempuh nanti, dengan cara meminta laporan progres kinerja penggunaan tambahan modal itu per periode 3 bulanan. Dan itu ada semacam kontrak perjanjian, dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing perusahaan BUMN yang meminta tambahan modal itu,” ucap Ahmad Hafiz menjawab pertanyaan Redaksi.co.id, usai Raker Menteri BUMN dengan Komisi V DPR, Kamis (23/04/2015) malam di Kompleks Senayan, Jakarta.

Dikatakan Ahmad, dari total modal tambahan puluhan BUMN Rp 74,9 triliun, Komisi VI hanya mengawasi Rp 43 triliun.

“Komisi VI hanya mengawasi Rp 43 triliun dari Total Rp 74,9 triliun. Sisanya ada di Komisi XI. Dan Komisi VI membentuk Panja (Panitia Kerja) Pengawasan selama 1 tahun. Demikian juga untuk yang multi years 3 tahunan, misalnya, kita juga akan bentuk lagi panja pengawasan tahun berikutnya,” lanjutnya.

Menurut politisi PAN ini, sebelum menetapkan PMN ke masing-masing BUMN yang disetujui, Komisi VI telah membuat 10 catatan yang menjadi panduannya. Sementara peruntukan tambahan modal tersebut juga harus yang bersifat proyek.

“Ada 10 catatan sebelumnya kita tetapkan, yang menjadi panduan. Beberapa diantaranya, tambahan modal untuk BUMN itu harus yang bersifat proyek. Tidak bisa digunakan untuk operasional kantor maupun pembayaran hutang. Kemudian, untuk PMN ini harus dibukakan account tersendiri. Jadi tidak bisa digabung dengan rekening BUMN sebelumnya,” tegasnya.

Sebab itu, dari laporan berkala per 3 bulanan itu akan diketahui, apakah penggunaannya sesuai dengan business plan-nya atau tidak.

“Panja Pengawasan nanti akan kita kaji laporannya dan check lapangan. Apakah progres penggunaannya sesuai dengan business plan yang kita setujui atau tidak. Dan tidak bisa ditengah jalan merubah business plan-nya,” bebernya.

Anggota DPR dari dapil Sumsel I ini menegaskan, jika 1 saja dari 10 catatan yang sekaligus mengikat ketentuan pengucuran PMN itu tidak dipatuhi BUMN, maka bisa berakibat dihentikannya tahapan kucuran berikutnya.

“Jadi, 1 saja dari 10 catatan yang mengikat BUMN itu tidak dipatuhi, maka bisa berakibat tidak dikucurkannya modal tahapan berikutnya atau kita cabut kembali,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajukan anggaran PMN ke Komisi VI DPR Januari 2015 lalu yang masuk dalam APBN-P. DPR dalam Rapat Paripurna menyetujuinya.

Sementara itu, beberapa perusahaan pelat merah penerima PMN itu antara lain: Kelompok BUMN penerima PMN yang bertugas meningkatkan kedaulatan pangan di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM.
Sedangkan BUMN yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan maritim yang menerima PMN adalah PT Angkasa Pura (AP) II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Ada 40 perusahaan BUMN yang mendapatkan PMN, yang terbagi dalam 2 bagian yakni: berkaitan dengan pangan, infrastruktur dan maritim yang dibawah pengawasan Komisi VI sebanyak 35 perusahaan. Selebihnya, ada BUMN yang berkaitan dengan keuangan di bawah pengawasan Komisi XI DPR. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!