UU Pengampunan Pajak Terancam Mundur, Jokowi Siapkan PP

redaksi.co.id - UU Pengampunan Pajak Terancam Mundur, Jokowi Siapkan PP Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak saat ini tengah dibahas di DPR...

43 0

redaksi.co.id – UU Pengampunan Pajak Terancam Mundur, Jokowi Siapkan PP

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tax amnesty atau pengampunan pajak saat ini tengah dibahas di DPR RI. Sayangnya, mulai 29 April 2016 atau dua hari lagi, DPR RI sudah dalam masa reses. Tentu saja target RUU tersebut bisa disetujui di masa sidang kali ini akan meleset.

Mundur persetujuan RUU pengampunan pajak daritarget awal ini tampaknya sudah diantisipasi oleh Presiden RI Joko Widodo(Jokowi). Antisipasi yang dilakukan Jokowi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Deklarasi Pajak.

“Kami juga sudah siapkan PP kalau UUTax Amnesty di sana ada masalah. PP mengenai deklarasi pajak, tidak harus tergantung Undang-Undang tax amnesty,”paparnya di Tangerang, Banten, Rabu (27/4/2016).

Ditanyakan mengenai molornya pembahasan UU Pengampunan Pajak tersebut di DPR, Jokowi mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. Dia tetap menghargai proses yang tengah dilakukan di parlemen.”Itu kan wilayahnya di DPR, yang paling penting sudah ada proses di sana (DPR RI),” tegas dia.

Pemerintah juga akan menyiapkan instrumen keuangan untuk menampung pembalikan dana (repatriasi) saat kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berlaku. Instrumen tersebut tidak hanya untuk mata uang dengan denominasi rupiah namun juga valuta asing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dana repatriasi sebenarnya bisa ditampung di perbankan. Namun pemerintah juga perlu menyiapkan instrumen lain, untuk menangkap dana-dana tersebut.

Dia mengatakan, adanya instrumen keuangan untuk mata uang asing diperlukan supaya tidak merepotkan saat terjadi penarikan dana dari luar ke dalam negeri.

“Itu kan instrumennya perlu disediakan. Artinya kalau ada yang mengikuti tax amnesty itu ada yang dia mau bawa masuk, kan sebetulnya bisa dia taruh di bank deposito. Tapi sebaiknya pemerintah siapkan beberapa alternatif bisa Surat Utang Negara (SUN), bisa rupiah, bisa juga valas,” kata dia.

Pemerintah juga akan menawarkan instrumen lain. Selain itu, pemerintah akan mendorong pemilik dana untuk berinvestasi.”Setelah itu kan dia juga ingin uang milik dia menghasilkan lebih banyak, bisa disediakan obligasi infrastruktur atau ditawarkan investasi di bidang-bidang industri tertentu yang dianggap oleh pemerintah penting,” tambah Darmin. (Yas/Gdn)

(red/ambertus/usi/urek/LLH)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!