Ratusan Warga Bogorame Gelar Aksi Tutup Mulut di PN Rembang

405

REMBANG Redaksi.co.id –Tim kuasa hukum enam terdakwa warga Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, menilai penanganan kasus pengrusakan pagar milik pengusaha kayu warga desa setempat seharunya ditangani PTUN bukan di Pengadilan Negeri, sebab terjadinya perbuatan tersebut didasari dari hasil keputusan bersama dari desa yang juga merupakan produk pemerintah.

Kalimat tersebut diungkapkan Ketua Tim Kuasa Hukum Warga Bogorame, Budi Supriyatno di sela-sela sidang pembacaan eksepsi.

“Kasus ini harus dilihat secara utuh, jangan dipotong pada perusakaannya atau pada pidananya saja. Karena terjadinya pergeseran pagar yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan masyarakat merupakan pelaksanan keputusan tata usaha negara, didasari kesepakatan bersama atau produk dari deskresi dari empat kepala desa dan Danramil, camat, ketua RW/RT, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama,” terang Budi Supriyanto.

Dengan demikian program pembukaan jalan telah diputuskan secara bersama-sama tersebut, merupakan deskresi dari para kades dan muspika yang menjadi keputusan Tata Usaha Negara.

“Jadi jika menurut hukum saudara Basis (pengusaha kayu) merasa dirugikan atas keputusan kedes, maka ranahnya hukum admistrasi negara yang kompetensinya di PTUN bukan masuk ranah hukum Pidana,” tegasnya.

Dia pun menambahkan, atas perbuatan warga tersebut, semata-mata kepentingan umum. Sehingga perbuatan warga mengeser pagar kayu untuk kepentingan umum sangat jelas tidak terdapat perbuatan dikatakan melanggar hukum karena tidak dipenuhi dua unsur yakni usur actus reus atau unsur esensial dan kejahatan dan mens rea (mental elment) yakni sikap batin. “Meski demikian, bagaimana pun, kami menghormati semua proses hukum yang telah berlangsung,” katanya.

Sementara itu sidang ke dua dengan agenda eksepsi dari enam terdakwa berlangsung sekitar satu jam. Sidang dipenuhi ratusan warga Bogoreme, yang sebagian besar ibu-ibu rumah tangga.

Mereka memberikan dukungan moral dengan cara menutup mulut mereka dengan lakban dan uang, selain itu mereka juga menggelar poster yang menyebutkan ke enam terdakwa merupakan pahlawan desa.

“Kami berharap pengadilan membebaskan enam warga yang jadi terdakwa. Mereka sudah dikriminalisasi. Karena status tanah untuk pembukaan jalan itu merupakan tahan desa dan tanah PJKA, ” terang juru bicara warga.(K Widianto)

loading...

Comments

comments!