Ruangan Wakil Ketua DPRD DKI H. Lulung Digeledah Bareskrim Polri 7 Jam

JAKARTA Redaksi.co.id – Terkait dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS), penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, ruangan Komisi...

40 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Terkait dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS), penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung, ruangan Komisi E DPRD DKI dan ruangan Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar Hasibuan, selama sekitar tujuh jam, Senin (27/4/2015).

Penyidik menyita sejumlah dokumen, tiga perangkat komputer serta perekam digital.

Kepala Subdirektorat V Dittipikor Bareskrim Polri, Muhammad Ikram mengatakan, penggeledahan di DPRD DKI Jakarta sudah direncanakan oleh penyidik. Dalam penggeledahan, sebanyak 17 penyidik dikerahkan. “Selesai jam sembilan malam,” katanya.

Terkait pernyataan Haji Lulung yang menyatakan penggeledahan tidak boleh tanpa seizinnya, Ikram menegaskan dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan dapat dilakukan tanpa atau kehadiran yang bersangkutan.

“Penyidik sudah mengantongi izin pengadilan setempat dan dua saksi, tadi banyak saksinya,” ujarnya.

Dalam kasus pengadaan UPS, penyidik telah menetapkan dua tersangka yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman. Keduanya diduga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS. Kasus dugaan korupsi tersebut diduga merugikan negara sekitar Rp50 miliar.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penggeledahan ini dilakukan Bareskrim dengan membawa surat keterangan resmi penggeledahan. Namun surat ini bukannya pemberitahuan yang dikirim sebelum penggeledahan, melainkan ditunjukkan persis saat hendak menggeledah.

“Surat itu diterima saat mereka akan menggeledah. Mereka meminta izin untuk menggeledah tiga lokasi. Ya sudah, monggo (silakan digeledah),” kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap di lokasi.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung menyatakan penggeledahan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri di kantornya terkait kasus dugaan korupsi UPS harus sepengetahuan dia juga. Ternyata Ketua DPRD DKI menyatakan surat penggeledahan ini sudah diterima.

“Tadi Sekwan (Sekretaris Dewan DPRD) sudah memberi tahu saya, dan ada suratnya dari Bareksrim Mabes Polri,” kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio sendiri mengaku mengetahui aksi penggeledahan untuk penyidikan kasus UPS tahun anggaran 2014 itu dari berita yang dia baca. Politisi PDIP ini baru saja berada di luar Jakarta dan baru mendarat di salah satu bandar udara.

Namun demikian, Prasetio masih enggan berkomentar lebih jauh terkait penggeledahan ini. Dia ingin mengecek terlebih dahulu sebelum memberi penilaian.

“Saya mau mendengar laporan dahulu, dan apa masalah yang terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Lulung mengomentari penggeledahan ini dengan mengaitkan dengan keberadaan pemberitahuan dari Kepolisian. Politisi PPP yang juga wakil Ketua DPRD DKI ini menilai dirinya punya hak diberitahu.

“Tanpa sepengatahuan saya nggak boleh dia (Bareskrim menggeledah). Saya punya hak juga,” sambung Lulung saat dikonfirmasi wartawan.

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!