PT RBSJ Belum Serahkan Dokumen Pelabuhan ke Pansus

REMBANG Redaksi.co.id -Sejumlah pihak disebut mendapat aliran dana ilegal sehingga mengakibatkan konflik saling klaim antar investor terhadap hak pengelolaan lahan di Pelabuhan Tanjung Bonang. Salah satu investor...

33 0

REMBANG Redaksi.co.id –Sejumlah pihak disebut mendapat aliran dana ilegal sehingga mengakibatkan konflik saling klaim antar investor terhadap hak pengelolaan lahan di Pelabuhan Tanjung Bonang. Salah satu investor yang merasa dirugikan siap membeberkan hal tersebut kepada anggota dewan.

Anggota tim auditor internal PT Pelabuhan Rembang Kencana selaku salah satu investor pelabuhan Tanjung Bonang, Bambang Wahyu Widodo menyebutkan, ada skenario yang dibuat oleh oknum pemerintah maupun swasta, untuk menyingkirkan PT PRK selaku investor yang disebutnya benar-benar berhak atas pelabuhan tanjung Bonang.

“Kami menemukan adanya skenario jahat terkait pengakuan para investor, sebetulnya mereka adalah para pekerja yang dipekerjakan di pelabuhan tanjung bonang,” sebutnya usai menyerahkan dokumen investor pelabuhan yang diminta Tim Pansus pelabuhan yang dibentuk DPRD Rembang di Gedung Dewan, Selasa (28/4).

Bambang menyebutkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen berisi bukti adanya aliran dana kepada pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan konflik terkait legalitas pelabuhan.

Namun sejauh ini pihaknya hanya sebatas menyerahkan kepada pansus dokumen yang berisi sejarah dibangunnya pelabuhan dan terbentuknya kerjasama PT PRK dengan PT RBSJ sebagai pengelola pelabuhan yang sah.

“Kami tidak bisa membeberkan sebelum kami diundang pansus. Terkait aliran uang yang larinya antara lain ke pejabat-pejabat, ada lah,” ungkapnya tanpa menyinggung lebih jauh pejabat yang dimaksud.

Bambang menilai, upaya Pansus yang mulai bekerja mengumpulkan dokumen dari masing-masing perusahaan terkait keberadaan mereka di pelabuhan Tanjung Bonang sebagai langkah yang tepat.

Pihaknya berharap, dengan dibentuknya pansus oleh DPRD, dapat memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif terkait hak investor yang ada di pelabuhan. Selain itu, pansus juga mengeluarkan rekomendasi kepada penegak hukum, karena kuat dugaan ada korupsi, manipulasi, nepotisme di sana (pelabuhan, Red).

“Kami berharap pansus menemukan hal-hal yang selama ini menjadi tanda tanya terkait perebutan lahan. Kok bisa karena ketika RBSJ sudah kerjasama dengan PRK sebagai investor, seharusnya tidak boleh melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak manapun. Tapi ini terjadi,” tukasnya.

Disinggung kekhawatiran adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu kepada anggota pansus. Bambang meyakini integritas para anggota dewan. “Kami sudah memperkirakan, (khawatir) itu pasti, tapi kami meyakini anggota pansus punya integritas, dedikasi dan komitmen untuk menyelesaikan kisruh di pelabuhan ini,” katanya.

Ketua Pansus Pelabuhan DPRD Rembang Puji Santoso saat dikonfirmasi menyebutkan, pihak-pihak yang mengaku investor telah mengumpulkan dokumen masing-masing terkait keberadaan mereka di pelabuhan tanjung bonang. Para investor tersebut antara lain PT AHK, PT SBAP,PT BRTK dan PT PRK. hanya PT RBSJ, perusahaan daerah pemangku kepentingan di pelabuhan yang belum menyerahkan dokumen.

“Kami masih akan melakukan verifikasi terhadap dokumen masing-masing investor. Setelah selesai diverifikasi, setidaknya butuh waktu dua minggu, kami akan memanggil para investor untuk dapat menjelaskan isi dokumen tersebut,” tandasnya.

Setelah mendapat keterangan para investor, imbuh Puji, Pansus baru bisa mengeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan polemik di pelabuhan Tanjung Bonang. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!