Anggota DPR Tagih Janji Road Map BUMN, Menteri Rini Minta Maaf

JAKARTA Redaksi.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terpaksa minta maaf di Rapat Kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR, karena Road Map BUMN...

11 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terpaksa minta maaf di Rapat Kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR, karena Road Map BUMN yang ia janjikan belum kunjung selesai.

Padahal, janji tersebut telah diungkapkan pada bulan Januari 2015, saat pengajuan dana anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN di APBN-P 2015, di rapat komisi.

“Perihal Road Map yang telah kami janjikan sebelumnya, kami mohon maaf karena kami masih sedang persiapan dan belum selesai. Kami menyadari sumber daya manusia di BUMN belum cukup, sehingga dalam melakukan pembinaan 119 perusahaan dan anak perusahaan belum maksimal,” ucapnya di Rapat Kinerja Menteri BUMN di Komisi VI DPR Jakarta, Kamis (23/04/2015).

Menurutnya, dengan jumlah deputi yang sedikit membuat kinerja maksimal tidak teratasi, sehingga cakupan dan operasional belum betul-betul tercapai dengan baik.

“Kami mengusulkan pada Presiden untuk mendapatkan Putusan Presiden Nomor 41, dua minggu lalu untuk menambah jajaran Eselon I dan II. Menambah Deputi Teknis yang sekarang tiga menjadi enam,”ucapnya.

Selain itu, penambahan deputi BUMN tersebut dapat meningkatkan program-program BUMN sehingga bisa maksimal. Selanjutnya, akan dilakukan analisa terhadap deputi yang telah ada.

“Kami akan selesaikan Road Map dalam dua sampai tiga minggu dari sekarang, untuk itu sebelumnya kami sekali lagi minta maaf,”ucapnya.

Rini harus menjawab soal Road Map, karena beberapa anggota Komisi VI, antara lain: Ario Bimo dari Fraksi PDIP menagih janji sang Menteri. Beberapa anggota lainnya juga selalu menyingung soal Road Map BUMN.

Karena menurut para anggota Komisi VI, dengan Road Map tersebut akan diketahui, mau dibawa kemana BUMN-BUMN ini. Belum lagi adanya permintaan Pemerintah melalui Kementerian BUMN, sebesar Rp. 74,9 triliun untuk BUMN, yang akan digunakan untuk berbagai proyek, degan alasan meningkatkan kinerja BUMN.

Selain itu, Rini juga menyinggung soal banyaknya profesional swasta yang enggan atau malas diangkat menjadi direksi atau direktur utama (dirut) di BUMN. Alasannya karena para profesional takut terkena kriminalisasi saat memimpin BUMN. Bila salah mengambil kebijakan, seorang dirut BUMN bisa masuk bui.

“Saya Banyak bicara dengan profesional, mereka takut dipidanakan sehingga banyak para CEO (chief executive officer) nggak minat masuk BUMN,” tandasnya.

Rini berniat merevisi regulasi untuk melindungi profesional BUMN dari ancaman kriminalisasi atau kasus-kasus yang terkait kebijakan namun berujung pada kasus hukum.

“Dengan Undang-undang BUMN yang baru. Kita beri masukan dalam draft UU yang baru,” jelasnya.

Selain persoalan kriminalisasi, Rini menjelaskan perihal bisnis BUMN seperti kepemilikan rumah sakit dan hotel. Ia menyebutkan banyak BUMN memiliki lini usaha hotel dan rumah sakit.

Kementerian BUMN, kata Rini, akan menata kembali usaha tersebut.

“Kita sinergikan. Ini kita harus perbaiki. Ini harus sinergi. Kami akan detailkan road map-nya,” tuturnya.

Dalam pantauan, Rini juga berkali-kali mohon maaf, karena adanya masalah-masalah BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang ditanya para anggota Komisi VI, yang tidak bisa dijawab langsung. Akhirnya Rini berjanji akan memberikan jawaban secara tertulis pada rapat kerja berikutnya. (DANS)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!