Minim Kinerja, DPR Hanya Hasilkan 1 Undang-undang dan Reses Lagi

266

JAKARTA Redaksi.co.id – Wah! Rapat Paripurna DPR hanya mengetuk palu untuk 1 Undang-undang saja. Sebulan masuk, sebulan libur reses.

Adapun yang disahkan pada Rapat Paripurna Masa Sidang III tahun sidang 2014-2015, Jumat (24/04/2015) lalu hanyalah Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU.

Padahal, ada beberapa yang sudah masuk dalam tahapan pembahasan dan penyusunan di Badan Legislatif DPR. Bahkan ada 37 RUU yang menjadi prioritas di prolegnas tahun 2015.
Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam pidato penutupan Rapat Paripurna malam itu menyampaikan, selama masa Sidang III, DPR telah melaksanakan fungsi legislasi terutama dalam menyelesaikan penyusunan RUU yang menjadi Prioritas tahun 2015, termasuk RUU tentang KPK menjadi Undang-undang yang baru saja kita setujui bersama pada Rapat Paripurna ini.

Sementara itu, menurut Novanto, RUU yang sedang dalam proses pembahasan adalah RUU tentang Pebngesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara RI dan Republik Sosialis Vietnam.

Adapun yang sedang disusun, antara lain: RUU Tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia; RUU Tentang Penyiaran; RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; RUU tentang Jasa Konstruksi; RUU tentang Arsitek; RUU tentang Penyandang Disabilitas; RUU tentang BUMN; RUU tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah; RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; RUU tentang Perubahan atas UU Perbankan.

Selain itu, lanjut Novanto, DPR juga telah mengadakan RDPU RUU tentang Pertanahan. Dan terkait dengan pelaksanaan Prolegnas 2015-2019, Badan Legislasi telah melakukan sosialisasi Prolegnas ke beberapa daerah dan stakeholder terkait.

Terkait minimnya kinerja DPR, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Firman Soebagyo beralasan bahwa di masa sidang kali ini, pembahasan beberapa RUU baru sampai pada tahap harmonisasi. Ada beberapa alasan yang jadi ‘pembelaan’ Baleg mengapa tak ada UU yang disahkan.
“Sekarang ini, kita ada beberapa RUU yang diharmonisasi. RUU Perumahan Rakyat, RUU Penjaminan, lalu ada RUU usulan inisiatif PKS dan PPP yang tentang larangan minuman beralkohol,” kata Firman saat dihubungi, Jumat (24/04/2015) sore.
Meski sudah diharmonisasi, 3 RUU tersebut tak kunjung disahkan. Salah satu kendala menurutnya adalah singkatnya masa sidang III yang hanya sekitar 1 bulan.
“Salah satunya karena masa sidang ini pendek. Oleh sebab itu, kita Fraksi Golkar petimbangkan agar ada slot khusus bahas UU, seperti dulu ada hari legislasi,” ucap politikus Golkar ini.
Selain itu, Firman juga menyalahkan pemerintah yang dianggap lambat dalam proses pembahasan. Perwakilan pemerintah memang perlu hadir dalam rapat-rapat membahas RUU.
“Sekarang RUU inisiatif pemerintah belum ada yang masuk, mungkin karena sibuk. Pemerintah banyak agenda kegiatan kenegaraan. Ini bukan bulan yang menguntungkan,” ujarnya

Di masa sidang berikutnya, Baleg fokus menyelesaikan 3 RUU yang sudah diharmonisasi. Yang menjadi prioritas juga adalah pembahasan RUU KUHP dan KUHAP.
“Kita memutar otak bagaimana alokasikan waktu untuk masalah UU. Terutama KUHP dan KUHAP juga. Kalau KUHP sudah siap tapi untuk KUHAP, pemerintah agak lambat. Kita minta komisi-komisi juga konsisten dengan RUU yang diusulkan,” pungkasnya.

Diketahui, tata-tertib DPR periode 2014-2019 ini mengatur masa sidang yang berbeda dengan periode sebelumnya. Jika pada periode 2009-2014, masa sidang itu selama 1,5 bulan, dan masa reses 1 bulan, maka periode sekarang masa sidang menjadi 1 bulan, dan masa reses 1 bulan. Periode sekarang menjadikan 5x masa reses dalam 1 periode sidang dalam setahun.

Tentu saja DPR bisa berlindung dibalik singkatnya masa sidang yang hanya 1 bulan saja, seperti dikatakan Firman Subagyo. Selain itu, Pemerintah yang dianggap lambat dalam mengajukan RUU, menambah minimnya kinerja DPR.

Namun anehnya, sudah hanya 1 bulan masa sidang, tapi pada Rapat Paripurna masa sidang III lalu, ada 222 orang anggota yang bolos. Karena hanya 60% (333 anggota) saja yang mengikuti rapat paripurna. (DANS)

loading...

Comments

comments!