Kepala UPTD Pasar Baru Bekasi Pesimistis Soal Penertiban PKL di Depan Pasar Baru Bekasi

BEKASI Redaksi.co.id - Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Baru Bekasi, Nadi mengaku pesimis penertiban akan berlangsung secara kondusif.Pasalnya, hingga kini, para PKL masih menjajakan...

19 0

BEKASI Redaksi.co.id – Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Baru Bekasi, Nadi mengaku pesimis penertiban akan berlangsung secara kondusif.

Pasalnya, hingga kini, para PKL masih menjajakan dagangannya di lokasi.

“Kami khawatir ada perlawanan dari mereka, karena sampai saat ini mereka masih berjualan,” kata Nadi, Jumat (01/05/2015).

Menurutnya, para PKL telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindanhan. Oleh karenanya, keberadaan mereka haru ditertibkan dan ditata dengan baik oleh pemerintah.

Sebab itu, Pemerintah Kota Bekasi berencana akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di depan Pasar Baru Bekasi atau di Jalan Prof. Yamin dan Juanda, Bekasi Timur, Sabtu (02/05/2015).

Namun, para PKL meminta Pemkot jangan selalu mengumbar janji seperti merelokasi para PKL ke dalam kios.

“Seperti penertiban beberapa bulan yang lalu, lapak kami sudah ditertibkan tapi kami tidak direlokasi ketempat yang dijanjikan Pemkot,” kata Muklis (41), penjual pakaian, Jumat (01/05/2015).

Muklis juga mengatakan, sejak tahun 2000 lalu ia sudah berjualan di lokasi tersebut. Selama itu pula, ia sudah kerap ditertibkan oleh petugas. Dan Pemkot selalu berjanji akan merelokasi, tapi kenyataanya tidak.

“Semenjak saya berjualan disini sudah beberapa kali ditertibkan, sampai tak ingat lagi sudah berapa kali ditertibkan. Yang jelas, setelah ditertibkan kami tidak dipindahkan akhirnya kami jualan lagi di sini,” ujar Muklis.

Menurut Muklis, dia berjualan di sana ia tidak pernah membayar uang sewa kepada siapapun baik pemerintah ataupun pemilik lapak.

Namun, para PKL hanya dibebankan biaya listrik kepada salah seorang warga yang menyalurkan listriknya ke mereka.

Apabila para PKL direlokasi ke dalam kios, kata Muklis, para pedagang akan merasa senang, tapi biaya sewa kiosnya harus disesuaikan dengan pendapatannya di lokasi yang baru.

“Penghasilan saya sebelum ditertibkan per hari Rp 400.000. Nanti kalau sudah direlokasi ketempat baru, kan belum tentu pendapatan saya sama,” ujar Muklis.

Sementasra itu, Hera Wati (38), penjual aksesoris wanita di lokasi itu menambahkan, saya bersedia dipindahkan ke dalam kios, tapi dengan syarat harus kompak seluruh PKL dipindahkan.

“Saya nggak mau kalo hanya beberapa yang pindah ke kios, karena pendapatan saya akan berkurang dibandingkan jualan di pinggir jalan,” kata Hera.

Namun, Hera mengakui keberadaan para PKL memang sangat menganggu ketertiban umum. Dengan banyaknya lapak PKL yang berdiri di tepi jalan, membuat jalan semrawut, jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Arus kendaraan menuju Ampera, Margahayu, Bulak Kapal menjadi tersendat. (Agus S)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!