BPMKB Kerahkan Ribuan Kader Lakukan Pendataan 195.500 KK

REMBANG Redaksi.co.id - Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mulai melakukan Pendataan terhadap hampir 200 ribu keluarga di Kabupaten Rembang. Kegiatan...

18 0

REMBANG Redaksi.co.id – Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) mulai melakukan Pendataan terhadap hampir 200 ribu keluarga di Kabupaten Rembang. Kegiatan tersebut mengerahkan tak kurang 1.750 kader untuk mendata 195.500 KK di 965 RW dan 3425 RT se-Kabupaten Rembang.

Kepala BPMPKB Dwi Wahyuni Hariyati menjelaskan, pendataan dimulai tanggal sejak Jumat (1/5), hingga Sabtu (31/5).

Tujuannya agar tersedianya data keluarga by name by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan KKBPK (Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga) serta berbagai program pembangunan lainnya, tutur Yuni.

Yuni menerangkan, pendataan ini tidak tumpang tindih dengan apa yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya pendataan yang dilakukan oleh BPS cenderung ke personal atau tiap individu sedang pendataan keluarga cenderung ke keluarga atau tepatnya ketahanan keluarga.

Sebagai Dasar Kebijakan Pada kegiatan pendataan yang dilakukan BPMPKB, keluarga Bupati Rembang H. Abdul Hafidz menjadi yang pertama, tepatnya di rumah dinas Bupati Rembang, Jumat (1/5) malam.

Dari pendataan terungkap bahwa Bupati Rembang H.Abdul Hafidz menikah pada tahun 1985 dan telah dikaruniai 5 orang anak, terdiri dari dua perempuan dan tiga laki-laki. Dua orang putri Hafidz telah menikah.

Hasiroh Hafidz istri Bupati menambahkan, dirinya sebagai pendukung program Keluarga Berencana, menggunakan pil sebagai pilihan setelah melahirkan putra terakhir. Untuk jaminan kesehatan, keluarga Bupati juga menggunakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau lebih dikenal sebagai BPJS.

Usai dilakukan pencatatan, Hafidz mengatakan, hasil pendataan dapat digunakan untuk dasar kebijakan diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan perencanaan pembangunan lainnya.

Dari pendataan ini akan terungkap alasan-alasan anak tidak sekolah, tidak bisa berobat, bahkan data ini bisa menjadi dasar penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama program stop Buang Air Besar Sembarangan, jelas Hafidz.

Karena itu, Hafidz pun mengingatkan masyarakat mengisi data atau menjawab pertanyaan yang nantinya oleh para kader dengan sejujur-jujurnya.(Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!