Ikatan Purna Bhakti Anggota DPR Ingin Sumbangkan Pemikiran Bagi Bangsa dan Beraktivitas di Senayan

JAKARTA Redaksi.co.id - Hadirnya IPA DPR (Ikatan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat), diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja DPR secara kelembagaan, khususnya dalam bidang legislasi.Sebab IPA...

12 0

JAKARTA Redaksi.co.id – Hadirnya IPA DPR (Ikatan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat), diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja DPR secara kelembagaan, khususnya dalam bidang legislasi.

Sebab IPA DPR ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran dan usulan-usulannya bagi kemajuan Bangsa Indonesia. Khususnya membantu Parlemen yang sedang aktif, dalam menyusun Undang- Undang.

Demikian Ketua Umum IPA DPR, Ir. H. Nuki Sutarno, mantan anggota DPR RI periode 2009- 2014 ini, dalam bincang dengan sejumlah media, di kawasan Fatmawati-Jakarta Selatan, Senin (04/05/2015).

IPA DPR ingin bersama- sama memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita bisa menyambung tali silaturahmi sesama mantan anggota DPR RI dan bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk anggota DPR yang sekarang masih menjabat, ungkap Nuki Sutarno kepada kalangan media.

“Sebagai anggota DPR sebelumnya kan paling banyak di bidang Legislasi, membuat Undang- Undang. Pada waktu kita aktif, kita mengundang pakar-pakar yang sesuai bidangnya untuk memberikan masukan terkait dengan tugas di bidang Legislasi. Dari berbagai masukan teman- teman, bahwa kita itu sebenarnya pernah menjadi pelaku pembuat UU. Dari pemerintah, DPR dan para pakar itulah kemudian ada kesimpulan dan disusun menjadi UU,” tandasnya.

Jadi, lanjut Nuki, kita berpikir bahwa masing-masing Komisi di DPR RI itu ada Purnabhaktinya. Kemudian khusus di bidang Legislasi, pasti ada Purnabhaktinya yang pernah duduk di Badan Legislasi dan menyusun serta menghasilkan berbagai UU. Oleh karena itu, kita sebagai Purnabhakti ingin menyumbangkan pemikiran kita bagi bangsa dan negara khususnya bagi kalangan Parlemen.

“Sebab pengalaman kami yang pernah duduk di DPR, akan kami berikan dan sumbangkan kepada bangsa dan negara. Khusus untuk anggota aktif, tentu pengalaman kami sangatlah berguna. Karena semua ingin kami sumbangkan ilmu dan pengalaman, demi kemajuan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dikatakan Nuki, dulu sewaktu dirinya menjabat sebagai anggota DPR mau membayar para konsultan untuk memberikan masukan kepada DPR. Artinya, para konsultan tersebut yang belum tentu pernah duduk menjadi anggota DPR saja, bisa menjadi konsultan DPR. Sudah barang tentu, IPA DPR yang pernah duduk dan berpengalaman langsung di DPR, akan mampu menjadi konsultan DPR.

“Kami IPA DPR sebagai mantan anggota DPR, sudah barang tentu tahu persis mengenai seluk- beluk DPR, khususnya terkait dengan Legislasi. Bahkan, IPA DPR ini kan terdiri dari orang- orang yang pernah duduk di berbagai Komisi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Ini sangat bagus jika IPA DPR juga dijadikan Konsultannya DPR,” terangnya.

Dijelaskan politisi Partai Demokrat ini, IPA DPR bisa sharing dengan Dewan Pakar untuk memberikan masukan kepada DPR. Disamping pemerintah, DPR juga berhak mengajukan Dewan Pakar untuk memberikan masukannya.

“Nah, ketika DPR butuh para pakar, bisa saja DPR menunjuk IPA DPR untuk memberi masukan. Karena kami sudah berpengalaman dalam hal yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang DPR sebelumnya,” paparnya.

Dijelaskan Nuki, IPA DPR sebelumnya merupakan forum silaturahmi bagi seluruh Purnabhakti Anggota DPR RI. Karena sebelum ada IPA DPR, para anggota DPR RI setelah Purnabhakti, seolah-olah sudah selesai kerjanya. Padahal, masih banyak pemikiran- pemikirannya yang perlu disumbangkan kepada bangsa dan negara.

IPA DPR didirikan 9 orang inisiator yaitu: Ir. H. Nuki Sutarno Wirjowerdojo, H. Djamal Azis, B. Sc., SH., MH., Iman Tjahya Abdullah, Abdul Gaffar Pattape, Agustina Basik-Basik, Ahmad Rifai Suftyadi, Ir. H. Nanang Samodra dan H. Numan Abdul Hakim. Kemudian diaktekan menjadi IPA DPR berdasarkan Akte Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, SH., M.Kn, dan dinotariatkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2014.

Sementara itu, keanggotaan IPA DPR, adalah para Purnabhakti yang menjabat dari mulai periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 serta Purnabhakti periode yang akan datang. Mengapa dimulai dari 1999, karena menurutnya, mulai periode 1999-2004 itulah anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dan mewakili dapilnya masing- masing.

“Maka, bagi seluruh Purnabhakti anggota DPR mulai periode 1999 sampai 2014, sangat diharap segera bergabung bersama IPA DPR. IPA DPR akan melakukan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk membahas hal-hal yang sedang up to date. Sehingga kontribusi pemikiran IPA DPR sesuai dengan perkembangan yang ada. Kita dalam posisi netral, bukan sebagai eksekutif juga bukan sebagai Legislatif. Tetapi, kita juga bisa dibilang pengamat atau pakar yang pernah berpengalaman langsung di DPR,” imbuhnya.

Sedangkan untuk aktivitasnya, Nuki berharap, dapat memanfaatkan salah satu ruang yang masih banyak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Kami berharap agar Pimpinan DPR RI dan juga Kesekjenan DPR memberikan tempat untuk kami berkantor di komplek Parlemen- Senayan. Kalau kami berkantor di komplek Parlemen- Senayan, itu sangat mempermudah kami untuk melakukan pertemuan, rapat dan koordinasi demi kemajuan Parlemen kita. Karena dari judulnya saja kita kan Purnabhakti Anggota DPR RI, dan juga masih banyak ruangan kosong di komplek Parlemen yang bisa digunakan untuk kegiatan IPA DPR,” harapnya.

Menurutnya, jika kalangan media yang katanya independen saja bisa diberi ruangan dan fasilitas, maka sangat mungkin kalangan purnabhakti juga bisa diberi ruangan.

“Kalau media saja yang konon katanya independen, bisa dikasih kantor dan berbagai fasilitas di komplek Parlemen, masak sich kami sebagai Purnabhakti Anggota DPR RI tidak dikasih tempat disana? Padahal kami pernah duduk dan memberikan kontribusi di Parlemen. Sehingga wajar, jika kami diberikan kantor di komplek Parlemen,” pungkasnya. (DANS/AZIZ)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!