Dituding Langgar Kode Etik, Setya Novanto Membantah

redaksi.co.id - Dituding Langgar Kode Etik, Setya Novanto Membantah Salah satu calon ketua umum Partai Golongan Karya Setya Novanto menanggapi santai tudingan pelanggaran kode etik yang...

12 0

redaksi.co.id – Dituding Langgar Kode Etik, Setya Novanto Membantah

Salah satu calon ketua umum Partai Golongan Karya Setya Novanto menanggapi santai tudingan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Ia disebut-sebut mengumpulkan para pimpinan DPD tingkat provinsi untuk menggalang dukungan beberapa waktu lalu di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.

Novanto menuturkan semua tuduhan tersebut sebagai bentuk isu negatif yang tak berdasar. “Saya percayakan pada Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah melakukannya,” katanya di Nusa Dua Convention Center, Bali, 13 Mei 2016.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini justru menyindir pihak-pihak yang dianggapnya menyebarkan kampanye dan isu negatif baginya. “Semoga mereka diampuni dan dimaafkan,” kata Novanto.

Panitia penyelenggara musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar menerima beberapa pengaduan pelanggaran kode etik. Lewat komite etik Munaslub, laporan yang masuk antara lain adanya pertemuan salah satu calon dengan sekitar 20 ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar di sebuah hotel di Jakarta.

Selain itu, ada tangkap tangan calon lainnya membagikan uang di hotel lain di Jakarta. Laporan selanjutnya yaitu adanya dugaan bagi-bagi uang dengan pengurus DPD II Partai Golkar Jawa Timur di sebuah hotel di Surabaya.

Dan laporan terakhir, di Malang, Jawa Timur, salah satu calon bertemu dengan sekretaris DPD II Partai Golkar Jawa Timur. Anggota komite etik musyawarah nasional luar biasa Lawrence Siburian mengatakan pihaknya belum memutuskan mengenai nasib para calon ketua umum yang dilaporkan.

Ia hanya menyebutkan akan ada pertemuan antara komite etik dengan tim sukses calon, untuk dimintai keterangan. Bila terbukti ada pelanggaran, maka para calon harus bersiap menghadapi tiga sanksi yang ada. Sanksi ringan berupa peringatan tertulis, sanksi sedang yang melarang melakukan aktivitas tertentu dan sanksi berat berupa diskualifikasi. “Tapi, belum ada putusan, belum ada persidangan,” kata dia. AHMAD FAIZ

(red/ris/ahyudianto/AW)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!