DPR Ingin Bentuk Dewan Pengawas Operasi Terorisme

85

redaksi.co.id – DPR Ingin Bentuk Dewan Pengawas Operasi Terorisme

Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan perubahan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mewacanakan untuk membentuk dewan pengawas untuk operasi penanganan terorisme.

Ketua Pansus Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii, mengatakan hal tersebut mengemuka agar penanganan terorisme memperhatikan HAM.

“Ada pikiran dari fraksi-fraksi perlunya dibentuk dewan pengawas untuk mengawasi program dan transparansi audit untuk operasi penanganan terorisme,” kata Muhammad Syafii, dalam sesi seminar nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.

Menurut Syafii, usulan ini dianggap penting karena adanya temuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) terhadap Siyono, terduga teroris yang tewas.

Dugaan pelanggaran itu berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti PP Muhammadiyah, KontraS, dan Komnas HAM.

Syafii mengatakan seluruh pihak sepakat untuk tidak menyetujui tindakan terorisme.

Namun, juga ada keinginan agar penanganan terorisme tetap tidak melanggar hukum dan HAM. Dari segi perlindungan HAM, kata Syafii, Pansus sudah dalam revisi RUU Teorisme dengan jelas, sejak proses penangkapan hingga penuntutan.

“Pemerintah kan mau tambah masa tahanan dari 180 hari menjadi 510 hari. Dalam rapat internal Pansus bilang ini pasal Guantanamo,” katanya.

Terkait dengan korban terorisme, Syafii mengatakan perlu ada perlakuan tertentu dan kondisi yang tepat ketika menentukan subjek korban terorisme.

Selain itu, perlu diatur jumlah kompensasi dan bentuk rehabilitas bagi korban. “Dalam KUHAP korban itu baru ada kalau ada pelaku. Jika pelakunya bunuh diri apakah korban jadi nggak ada? Kalau ada siapa yang menetapkan?” katanya.

GHOIDA RAHMAH

(red/ahmat/dhy/urniawan/RAK)

loading...

Comments

comments!