Rasionalisasi PNS, Menteri Yuddy Diminta Tak Buat Polemik

104

redaksi.co.id – Rasionalisasi PNS, Menteri Yuddy Diminta Tak Buat Polemik

Partai Demokasi Indonesia Perjuangan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tak melempar wacana yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Hal ini terkait pernyataan Yuddy soal rencana pemangkasan satu juta PNS untuk menghemat keuangan Negara.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP sebagai partai pengusung pemerintah sama sekali belum diajak diskusi oleh Yuddy terkait usulan pemangkasan PNS tersebut. Hal ini menurut dia di luar kepatutan mengingat seharusnya wacana tersebut dibicarakan dengan parlemen sebagai representasi partai untuk mendapat dukungan politik. Kami sebagai parpol pengusung pemerintah belum pernah diajak diskusi, kata Yuddy kepada Tempo di Blitar, Jumat 3 Juni 2016.

Menurut Basarah, pemangkasan satu juta PNS tersebut masih bersifat wacana dan belum merupakan produk keputusan pemerintah. Wacana itu baru memiliki kekuatan hukum jika sudah dogodok oleh DPR dan mendapat dukungan semua fraksi dengan mempertimbangkan realitas dan alasannya. Jika memang pemangkasan itu demi mengurangi beban keuangan Negara dan dilakukan dengan skema yang benar, maka parlemen pun akan sudah pasti mendukungnya.

Untuk menghindari polemik atas sebuah rencana yang belum menjadi keputusan, Basarah meminta kepada Yuddy untuk tak mudah melempar wacana ke masyarakat. Hal ini untuk menghindari pro kontra yang muncul di masyarakat hingga memicu kegaduhan atas sesuatu yang belum pasti. Jangan melempar kebijakan yang masih bersifat mentah ke masyarakat, katanya.

Sebelumnya Yuddy mengaku telah menggodok rencana merumahkan 1 juta PNS untuk mengurangi jumah PNS di pusat dan daerah. Pemerintah mentargetkan pengurangan pegawai dari 4,5 juta PNS menjadi 3,5 juta PNS. Mereka yang dipecat adalah PNS yang tidak kompeten, tidak professional dan tidak disiplin.

Menurut Yuddy, jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak. Selain itu, pertimbangan dia, pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran.

HARI TRI WASONO

(red/ovi/riawan/NT)

loading...

Comments

comments!